Sehubungan beredarnya pernyataan Yani Panigoro, ketua MWA (Majelis Wali Amanah) ITB, bahwa Prof. Din Syamsuddin akan mengundurkan diri dari anggota MWA ITB karena alasan adanya desakan alumni ITB, saya curiga sebagai alasan mengada-ada.
Sebab, tuntutan Prof Din Syamsudin mundur dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Alumni ITB Anti Radikalisme atau Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB.
Padahal dalam kealumnian ITB hanya dikenal Ikatan Alumni ITB Pusat dan Ikatan Alumni ITB Daerah serta Ikatan Alumni Jurusan. Semuanya dalam satu wadah resmi yang diketuai Dr. Ridwan Jamaluddin.
Alasan yang ditujukan terhadap penolakan Din sebagai anggota MWA bahwa Prof. Din radikal sangat membingungkan. Pertama, Din dikaitkan radikal karena pernah menghadiri acara HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) pada tahun 2007.
Padahal pada tahun 2017, sepuluh tahun kemudian, Presiden Jokowi mengangkat Prof. Din Syamsudin sebagai utusan khusus presiden untuk Dialog dan Pembangunan Perdamaian serta Peradaban Dunia.
Pada saat ditanya wartawan alasan pengangkatan Din setingkat menteri itu, Jokowi menyebutkan dia sudah mengetahui jejak rekam dan pondasi kokoh Prof. Din di bidang tersebut. Bahkan, Jokowi merayu Professor Din untuk mau menerima amanah itu demi kepentingan negara.
Kedua, Din disebutkan mengkritik MK (Mahkamah Konstitusi) atas hasil Pilpres 2019 yang lalu. Alasan ini juga membingungkan. Sebab, Din Syamsudin kala itu meminta masyarakat agar menerima legalitas hasil Pilpres yang diputuskan MK, namun tetap perlu menyimpan rasa curiga atas keputusan MK yang terasa ganjil tersebut.
Dalam posisi ini sebenarnya Prof. Din Syamsudin memberikan kanalisasi pada emosi puluhan juta rakyat yang merasa Pilpres diwarnai berbagai kecurangan. Sehingga, harusnya sikap Prof. Din Syamsudin ini dikatagorikan sikap negarawan, bukan radikal.
Ketiga, Prof. Din Syamsudin dikatakan banyak mengkritik pemerintahan Jokowi. Hal ini melanggar Statuta ITB dan MWA ITB yang mengatakan bahwa hubungan ITB dan pihak pemerintah harus baik-baik saja.
Hal ini sedikit membingungkan, karena ITB dan jajaran professornya dari dulu tercatat sangat lumrah bersikap kritis terhadap pemerintah. Pada masa Soeharto, bahkan rumah Rektor ITB Professor Iskandar Alisyahbana dihujani peluru oleh tentara pendukung rezim Suharto, karena rektor tersebut mendukung gerakan mahasiwa ITB 77/78 yang meminta Soeharto lengser. Sampai akhir hayatnya, Professor Iskandar Alisyahbana tidak menyesal mendukung gerakan mahasiswa saat itu.
Kebebasan ilmiah telah membuat kampus ITB terkenal menghargai sikap kritis. Dengan demikian, sikap Prof. Din Syamsudin yang saat ini sering kritis terhadap pemerintah Jokowi harus dimaklumi sebagai bagian demokrasi, yang sejak dulu diperjuangkan ITB.
Perlu dicatat bahwa ITB harus berkembang pesat untuk memajukan industrialisasi dan kualitas pendidikan tinggi kita. Peranan industri yang terus merosot, diukur dengan kontribusinya bagi PDB, sudah mencemaskan saat ini.
Kontribusi sektor industri di masa SBY, 2008, masih sebesar 27,8% terhadap PDB. Namun, di masa Jokowi, kuartal 3/2019, kontribusi sektor industri hanya 19,8% saja.
ITB QS Ranking pun masih pada nomor 331, jauh di bawah University Malaya, pada urutan 59 dunia, pada tahun 2020.
Untuk memajukan ITB, jaringan internasional sangat dibutuhkan dari berbagai pihak terkait ITB. Kehadiran Prof Din Syamsudin yang mempunyai relasi kuat ke Vatikan, PBB, PKC-RRC, tokoh-tokoh politik Amerika dan lainnya tentu sangat perlu bagi ITB agar konektivitas terhadap dunia global semakin cepat terjadi. Sebab, konektivitas adalah kata kunci kemajuan institusi, seperti ITB, di masa datang.
Dengan demikian, daripada menghujat Professor Din Syamsudin secara brutal dengan menuduh radikal, lebih baik senat akademik ITB mempertahankan keberadaan Professor Din Syamsudin di MWA ITB tersebut.
Penulis adalah alumni Geodesi ITB, alumni Paskasarjana Studi Pembangunan ITB