PD: Saat Pandemi Harusnya Pemerintah Empati, Bukan Izinkan Masuk TKA China
logo

3 Mei 2020

PD: Saat Pandemi Harusnya Pemerintah Empati, Bukan Izinkan Masuk TKA China

PD: Saat Pandemi Harusnya Pemerintah Empati, Bukan Izinkan Masuk TKA China

GELORA.CO - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Partai Demokrat (PD) Teuku Riefky Harsya mengatakan harusnya pemerintah berempati kepada rakyat saat pandemi Corona. Riefky menyayangkan izin yang diberikan kepada 500 TKA China yang akan bekerja ke Konawe, Sulawesi Tenggara.
"Izin yang diberikan kepada TKA tersebut tak jauh dari hari buruh 1 Mei juga patut disayangkan. Di tengah sulitnya keadaan lingkungan kerja buruh di tengah tren ekonomi yang memburuk sepatutnya pemerintah dapat menunjukkan empatinya, bukan malah menyebabkan guncangan sosial dengan mengizinkan TKA masuk ke Indonesia," kata Riefky saat dihubungi, Sabtu (2/5/2020).

Riefky mengatakan saat ini Indonesia sedang berupaya menyelesaikan Corona. Dia meminta harus pemerintah fokus akan ha itu.

"Indonesia pada saat ini masih berupaya menyelesaikan masalah COVID-19 dan berbagai dampak yang dibawanya. Oleh karena itu seluruh instansi pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah tersebut, terutama pada mekanisme PSBB yang telah ditetapkan," kata dia.

Sekjen Partai Demokrat itu menyebut harusnya pemerintah mengambil keputusan bijak terhadap 500 TKA tersebut. Menurutnya, penolakan yang dilakukan pemerintah setempat adalah salah satu upaya untuk mencegah masuknya virus Corona.

"Ada pun untuk isu masuknya 500 TKA Tiongkok ke Konawe harus dihadapi secara bijak oleh berbagai pihak. Keputusan Pemda Konawe yang menolak kedatangan TKA tersebut harus dilihat oleh pemerintah pusat sebagai usaha pemeliharaan konsistensi PSBB di berbagai daerah di Indonesia," tutur dia.

"Meski secara resmi Konawe bukan merupakan daerah yang menerapkan PSBB, pencegahan penyebaran COVID di wilayah tersebut dengan membatasi mobilitas masuk manusia, khususnya dari daerah yang menjadi sumber virus, patut dihormati dan dipahami bersama," imbuhnya.
Lebih lanjut, Riefky kemudian menyinggung larangan untuk masuk dan singgah terhadap warga negara asing termasuk Tiongkok. Harusnya pemerintah menaati larangan itu.

"Selain itu, Kemlu juga belum menarik larangan masuk warga asing yang berasal/pernah singgah di 11 negara krisis corona, termasuk Tiongkok. Sehingga justifikasi pemerintah memberikan izin masuk ke TKA Tiongkok tidaklah valid," katanya.

Diketahui, TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu.

Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi corona.

Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Melainkan, antisipasi karena China merupakan negara yang menjadi asal virus corona. Dia menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.

"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," kata Abdurrahman Saleh, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4).(dtk)