MPR Minta Jokowi Tegas Tolak Kedatangan 500 TKA China ke Sultra
logo

2 Mei 2020

MPR Minta Jokowi Tegas Tolak Kedatangan 500 TKA China ke Sultra

MPR Minta Jokowi Tegas Tolak Kedatangan 500 TKA China ke Sultra

GELORA.CO - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Presiden RI Joko Widodo bertindak tegas menolak rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China berjumlah 500 orang untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI (Virtue Dragon Nickel Industry) Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Menurut Syarief rencana masuknya 500 TKA ini jika terealisasi dinilainya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat terutama yang terdampak pandemi COVID-19 hingga kehilangan pekerjaan termasuk pemasukan ekonominya.

"Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan oleh masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi," ujar Syarief di Jakarta Sabtu (2/5/2020).

Terlebih, kata Syarief, saat ini pemerintah sedang berupaya keras melawan dan meminimalisir laju penyebaran virus Corona atau COVID-19. Sehingga apabila diizinkan masuk ini menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah memberantas penyebaran COVID-19.

"Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana tersebut. Saya khawatir bila diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi COVID-19. Apalagi TKA tersebut berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi," jelasnya.

Kendati demikian, Syarief menegaskan bangsa Indonesia pada intinya tidak menolak dan tidak alergi atau diskriminatif terhadap tenaga kerja asing dari manapun termasuk dari China. Hanya saja timing-nya tidak tepat.

"Tetapi, rencana masuknya ratusan TKA asing tersebut di tengah upaya pencegahan penyebaran virus serta melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga rasa ketidakadilan muncul, timing-nya untuk saat ini sangat tidak tepat," pungkasnya.(dtk)