GELORA.CO - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku merindukan sosok Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Merespons Pramono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, DPR periode 2019-2024, termasuk pimpinan tidak vokal kepada pemerintah karena mayoritas berasal dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Pimpinan DPR itu koalisi Pak Jokowi, ya pasti mereka tidak akan melakukan yang vokal. Jadi aneh kalau kemudian pimpinan koalisi Pak Jokowi diminta vokal kepada Pak Jokowi," kata Hidayat saat dihubungi, Kamis (5/3).
Pimpinan DPR saat ini adalah Puan Maharani (PDIP), Aziz Syamsuddin (Golkar), Rachmat Gobel (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra).
Meski demikian, Hidayat menuturkan, anggota DPR tetap masih banyak yang sangat vokal mengkritik kebijakan pemerintahan. Ia mencontohkan usulan panitia khusus (Pansus) Jiwasraya yang diajukan PKS dan Demokrat.
Wakil Ketua MPR Fraksi PKS itu menyebut, usulan Pansus Jiwasraya membuat Presiden Jokowi memanggil seluruh partai pendukungnya untuk bersama menolak Pansus.
"Tetapi DPR pada periode sekarang ini sangat vokal malah begitu vokalnya sehingga Pak Jokowi sampai mengumpulkan partai-partai koalisinya untuk menolak usulan dari PKS dan kemudian juga dari Demokrat yaitu pembentukan pansus Jiwasraya," tuturnya.
Hal ini, kata Hidayat, tidak terjadi di era Fadli Zon dan Fahri Hamzah saat menjadi Wakil Ketua DPR dan rajin mengkritik pemerintahan Jokowi periode pertama.
"Ini tidak pernah terjadi pada zaman Pak Fahri dan Fadli menjadi pimpinan DPR. Sampai pemerintah begitu khawatir sehingga mengumpulkan partai-partai koalisi untuk menolak rencana usulan Pansus di DPR, tidak pernah terjadi zaman itu," lanjut dia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu pun menyayangkan pimpinan DPR tak kunjung menindaklanjuti usulan Pansus Jiwasraya. Padahal, kata dia, seharusnya surat usulan pansus dibaca di rapat paripurna setelah diterima pimpinan DPR.
"Pimpinan DPR terus mencoba menghalangi sampai pada dua kali sidang paripurna setelah surat pembentukan pansus disampaikan oleh fraksi PKS dan Demokrat," ucap dia.
Hidayat menyebut seharusnya pimpinan DPR menjadi penyambung lidah setiap anggota DPR untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengawal pemerintahan. Namun, yang terjadi pada pimpinan DPR saat ini justru sebaliknya.
"Pimpinan DPR, sesuai tatib, mereka adalah speaker, menyuarakan apa pendapat DPR, tidak memiliki kepentingan pribadi," pungkas Hidayat. (kp)