GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan melakukan rapat terkait rencana peraturan pembatasan kendaraan yang keluar-masuk Jakarta. Rapat akan diikuti oleh Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan.
"Besok hari Senin di rapat Pak Luhut itu. Iya kira-kira gitulah, mungkin barangkali Pak Luhut dengan beberapa menko-menko lain dan menteri-menteri terkait. Karena persoalan ini kan mungkin pembahasan harus detail sekali," ujar Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi, saat dihubungi detikcom, Minggu (29/3/2020).
Budi menjawab pertanyaan mengenai akankah ada pembahasan karantina wilayah dalam rapat yang dilakukan pada Senin besok. Sebagaimana diketahui, karantina wilayah dimungkinkan oleh UU. Pemerintah juga saat ini tengah menyiapkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU tentang Karantina Kesehatan, khususnya pada bagian karantina wilayah.
Budi mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan regulasi terkait rencana pembatasan tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan lebih detail mengenai hal itu.
"Ya betul, kita menyiapkan rencana peraturan menteri untuk pembatasan kendaraan yang masuk dan keluar Jakarta," kata Budi.
"Saya nggak mau mendahului keputusan Pak Luhut, nanti bersama kementerian yang lain," sambungnya.
Dia juga menjelaskan telah menyiapkan dua opsi terkait wacana itu. Opsi itu antara lain pembatasan menyeluruh atau hanya angkutan umum.
"Tapi saya sudah catat, dua regulasi dengan berbagai macam opsi, apakah hanya angkutan umum saja atau semua kendaraan," jelasnya.
Diketahui, Polda Metro Jaya tengah mempersiapkan rencana penutupan akses keluar-masuk Jakarta di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Namun hal itu ditegaskan Polda Metro Jaya bukan terkait dengan 'penguncian' atau lockdown Ibu Kota.
Arahan itu tertera dalam Surat Telegram dari Kapolda Metro Jaya kepada seluruh jajaran kapolres di Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana meminta jajarannya menyiapkan rencana pengamanan terkait penutupan jalan itu. Akses yang ditutup mulai dari jalur arteri hingga jalan-jalan kecil yang menjadi akses keluar-masuk Ibu Kota.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan adanya Surat Telegram tersebut. Namun Yusri menegaskan maksud dari arahan itu bukan terkait dengan 'lockdown' Ibu Kota.
"Itu kita minta data rencana pengamanan masing-masing wilayah untuk kita adakan rencana latihan simulasi untuk kontingensi dalam menghadapi situasi sekarang," kata Yusri kepada detikcom, Minggu (29/3).(dtk)