Ogah Ikut PKS Jadi Oposisi, Zulhas: Sangat Merugikan PAN

Ogah Ikut PKS Jadi Oposisi, Zulhas: Sangat Merugikan PAN

Gelora Media
facebook twitter whatsapp



GELORA.CO - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih, Zulkifli Hasan menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin.

Kendati demikian, politisi yang akrab disapa Zulhas itu juga menyatakan PAN tetap akan menjadi pengkritik konstruktif bagi pemerintah.

Zulhas menyatakan, partainya akan merugi jika memutuskan jadi oposisi.

Ia menlai, citra oposisi selama ini sudah menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, politisi asal Lampung itu menegaskan PAN tidak akan bergabung dengan PKS jadi oposisi pemerintah.

“Oposisi sudah diambil PKS. Kalau kita ikut masuk, isu oposisi sudah diambil oleh mereka. Jadi akan sangat merugikan kita,” ujar Zulhas di Kendari, Kamis (13/2/2020).

Kendati menegaskan tetap menjadi pengkritik bagi pemerintah, mantan Ketua MPR RI itu tak mau PAN disebut sebagai oposisi.

Sebaliknya, ia menilai bahwa langkah yang dilakukan partai berlambang matahari putih itu bukan menempatkan diri sebagai oposisi Presiden Jokowi.

“Kita akan jadi mitra yang kritis bisa menjadi memberikan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi,” pungkasnya.

Ia menlai, citra oposisi selama ini sudah menjadi milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu, politisi asal Lampung itu menegaskan PAN tidak akan bergabung dengan PKS jadi oposisi pemerintah.

“Oposisi sudah diambil PKS. Kalau kita ikut masuk, isu oposisi sudah diambil oleh mereka. Jadi akan sangat merugikan kita,” ujar Zulhas di Kendari, Kamis (13/2/2020).

Kendati menegaskan tetap menjadi pengkritik bagi pemerintah, mantan Ketua MPR RI itu tak mau PAN disebut sebagai oposisi.

Sebaliknya, ia menilai bahwa langkah yang dilakukan partai berlambang matahari putih itu bukan menempatkan diri sebagai oposisi Presiden Jokowi.

“Kita akan jadi mitra yang kritis bisa menjadi memberikan solusi terhadap persoalan bangsa yang kita hadapi,” pungkasnya.

Dengan demikian, ada pihak yang menjadi pengawas jalannya pemerintahan selama lima tahun.

Mardani menyebut, langkah yang diambil itu merupakan bentuk cinta dan melayani negeri agar ada mekanisme check and ballaces.

“Demokrasi Indonesia justru perlu oposisi,” tegasnya.

Menurutnya, tidak bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan karena memang koalisi Jokowi-Ma’ruf sudah terlalu gemuk.

karena itu, tidak akan ada tempat lagi bagi partai lain untuk bergabung, termasuk PAN.

“Yang pro pemerintah sudah penuh sesak. Partai justru perlu ruang gerak yang luas. Ruang itu adalah oposisi,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, PKS sama sekali tidak mempermasalah jika kemudian PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Kami pada posisi mendoakan PAN memutuskan yang terbaik untuk publik,” tutupnya. [ljc]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA