Gara-gara Tak Ada Uang, Pemerintah Bisa Ngerem Mendadak!
logo

14 Februari 2020

Gara-gara Tak Ada Uang, Pemerintah Bisa Ngerem Mendadak!

Gara-gara Tak Ada Uang, Pemerintah Bisa Ngerem Mendadak!


Oleh: Salamudin Daeng

PRESIDEN Jokowi mau buat apa lagi? Semua terobosan sudah dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka membangun ekonomi Indonesia, namun semua daya dan upaya yang dikerahkan ternyata mentok menghasilkan 5 persen pertumbuhan ekonomi.

Angka pertumbuhan yang oleh lembaga lembaga internasional malah dinilai over estimate. Padahal presiden sudah bekerja sangat keras.

Bayangkan! Semua langkah yang tidak normal dijalankan oleh pemerintah, mulai dari pertama kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Paket yang dikeluarkan secara beruntun, yang berisikan berbagai macam relaksasi investasi, perpajakan, kebijakan suku bunga, dan tidak membuahkan hasil apa apa.

Bahkan paket kebijakan ekonomi Jokowi ditenggarai banyak menabrak UU dan berbagai peraturan sebelumnya, semua  dalam rangka menggairahkan ekonomi. Namun apa yang terjadi? hanya utang yang datang, itupun utang dari lembaga lembaga keuangan dalam negeri, seperti utang dari dana haji, dana Jamsostek, dana Taspen, dana ASABRI, yang makin lama makin ludes ditelan surat utang negara (SUN).

Tidak sampai di situ, Pemerintahan Jokowi makin nekat. Dengan melobi DPR disahkan UU Tax Amnesty. Konon akan menarik dana dari seluruh penjuru dunia untuk masuk ke Indonesia.

UU pengampunan pajak yang diniatkan untuk mengampuni para pengemplang pajak besar yang menempatkan uang mereka di luar negeri, di negara tax haven untuk menghindari pajak. Tapi upaya yang begitu besar ini tidak menambah apa apa baik jumlah, maupun dalam kualitas pajak Indonesia.

Padahal tax amnesty adalah “proyek cuci uang” terbesar di dunia. Bayangkan jumlah uang yang diincar lebih dari Rp 10 ribu triliun, menurut pernyataan resmi pemerintah.

Rencana penarikan uang besar besaran tanpa memperdulikan asal usulnya, sumbernya, apakah dari kejahatan pajak, kejahatan keuangan atau kriminal, semua tidak dipedulikan, yang penting bayar denda, maka semua uang tersebut akan legal dalam ekonomi Indonesia.

Tapi sungguh sial juga tidak ada uang kotor yang masuk, tidak ada dirty money sebagai dana pembangunan sebagaimana mimpi Sri Mulyani, tidak ada yang percaya bahwa sistem Indonesia bisa mencuci uang ini sampai bersih.

Lalu apalagi yang mau dilakukan paduka? Sekarang tengah merancang omnibus law, sebuah rencana untuk menghapus semua peraturan, UU dan bahkan bila perlu UUD jika dipandang menghambat investasi, menghalangi uang masuk.

Presiden bahkan memimpikan bila perlu investasi yang masuk ke Indonesia tidak perlu pake peraturan. Ini jelas rencana yang luar biasa, atau di luar kebiasaan, yang belum pernah dan belum berani dilakukan oleh pemimpin manapun yang pernah memerintah negeri ini.

Tak kandani, bahwa rencana demikian, dan seluruh rencana yang sebelumnya dibuat dan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi itu adalah bukan hanya rencana out of the box, tapi juga merupakan rencana out of the track.

Mulai dari paket kebijakan, tax amnesty, omnibus law, bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh para pemilik uang, bukan sesuatu yang mereka inginkan bagi pijakan tatanan keuangan global yang baru. Itu semua jalan yang digunakan paduka adalah jalan yang salah.

Paduka jelas telah disesatkan oleh pemikiran orang orang yang kurang bertanggung jawab. Orang orang itu tak mampu membedakan apa itu uang dan apa itu keuangan. Mau tau jalan yang benar? Ngopi dulu. (*)