GELORA.CO - Keberadaan dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila (BPIP) disorot. Pernyataan Kepala BPIP, Yudian Wahyudi soal musuh terbesar Pancasila adalah agama jadi pemicunya.
Peran BPIP seharusya membuat era pemerintahan Jokowi di periode keduanya ini lebih baik dan tak gaduh. Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyebut dari persepsi banyak orang era pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lebih baik dan adem.
"Banyak orang mengatakan soal kerukunan ini lebih baik & adem era @SBYudhoyono. Krn ini soal "rasa" biarlah publik yg menilai," demikian cuitan Jansen di akun Twitternya, @jansen_jsp yang dikutip pada, Jumat, 14 Februari 2020.
Dia menyoroti keberadaan BPIP sebagai lembaga yang harusnya mengayomi rakyat. Apalagi, pejabat BPIP dari pimpinan serta dewan pengarah memiliki gaji besar.
"Tapi harusnya, dgn adanya BPIP yg dewan pengarahnya saja bejibun dan gajinya tambun, kita bisa lebih rukun lagi dibanding era SBY yg tanpa BPIP, KSP dll," tambah Jansen.
Kemudian, Jansen menyinggung kondisi sekarang yang realitas kerukunannya semakin turun. Kini, ditambah kisruh pernyataan Kepala BPIP soal pancasila agama. Ia meminta agar lingkungan Istana pemerintahan Jokowi bisa instropeksi.
"Yg standard, soal keakraban antar warganegara saja terus semakin turun, ini ditambahi lagi kisruh baru Pancasila Agama. Di era ini tambah parah saja kita terbelah dlm perbedaan. Istana dan sekitarnya instropeksilah diri hati² bernarasi. Sudah lampu kuning ini sebentar lagi merah!," demikian Jansen dalam cuitannya.
Pernyataan Yudian selaku Kepala BPIP menjadi polemik. Baru 8 hari usai dilantik Jokowi, rektor UIN Sunan Kalijaga itu sudah memantik perhatian publik. Ucapannya dinilai membuat gaduh.
Meski dihujat dan dikritik, namun barisan Istana membela Yudian. Salah satunya disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Ia bilang pernyataan Yudian yang merupakan seorang akademisi mesti dilihat secara jernih.
Moeldoko bilang Yudian tak ada maksud menyudutkan agama menjadi musuh Pancasila.
"Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi," kata Moeldoko di komplek istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.(*)