GELORA.CO - Sebelum rapat dimulai, pimpinan rapat Marwan Dasopang dari fraksi PKB menyebutkan bahwa Dirut Pertamina dan Garuda Indonesia menyampaikan surat kuasa kepada direksinya karena tidak hadir. Dia bertanya kepada anggota komisi yang lain, apakah rapat dilanjutkan tanpa kedua Dirut.
"Jadi ini ada dua surat kuasa dari Garuda dan Pertamina Dirutnya tidak hadir. Silakan anggota Panja menilai dahulu apakah surat kuasa ini memenuhi kriteria," ucap Marwan, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Salah satu anggota komisi VIII lainnya dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan Ihsan Yunus menjawab pertanyaan pimpinan rapat. Dia menyebut, kalau di Komisi VI apabila ada Dirut BUMN tidak datang maka rapat akan batal.
Baca juga: Terungkap! Ini Pemilik Harley dan Brompton Ilegal di Pesawat Garuda
"Saya sebelumnya tuh di Komisi VI, kalau di Komisi VI ada Dirutnya nggak hadir, pasti batal nih, kalau di sana ya. Tapi nggak tau kalau di sini. Kita serahkan ke floor, tapi tetap saya pertanyakan kembali wabilkhusus Garuda ini," ungkap Ihsan.
Dia menyebut kalau rapat mau diteruskan tanpa Dirut yang diundang, khususnya Dirut Garuda, maka PT Garuda Indonesia harus mendapatkan catatan tidak komitmen dengan Komisi VIII.
"Artinya ini catatan Pak Ari (Dirut Garuda) tidak datang, dan dia tidak berkomitmen sama Komisi VIII, tolong dicatat," sebut Ihsan.
Ihsan kemudian bertanya kepada perwakilan Garuda Indonesia yang hadir. Apa alasan Dirutnya tidak hadir, dia berkelakar jangan-jangan Dirut Garuda sedang mengurus kasus motor Harley dan sepeda Brompton ilegal.
"Tapi ini Pak Dirut nggak datang kenapa? Nggak ngurus Harley kan?" tanya Ihsan.(dtk)