Survei: FPI dan PA 212 Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi
logo

17 Oktober 2019

Survei: FPI dan PA 212 Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi

Survei: FPI dan PA 212 Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi

GELORA.CO - Kabar merapatnya Gerindra ke Pemerintah Jokowi menjadi sorotan. Hal ini juga yang disoroti Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, pihaknya mencoba melihat bagaimana pandangan publik dengan koalisi Gerindra dan pemerintah.

Adi menjelaskan, Parameter mengajukan pertanyaan jika nanti Prabowo Subianto memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi dan mendapatkan beberapa jabatan menteri di kabinet, apakah Anda setuju atau tidak dengan langkah Prabowo tersebut?

"Ada 32,5 persen yang setuju, tidak setuju 40,5 persen dan 27 persen tidak menjawab," kata Adi saat rilis survei di Jakarta Selatan, Kamis 17 Oktober 2019.

Adi menambahkan, Parameter juga mensurvei pandangan ormas terkait kabar akan merapatnya Prabowo ke pemerintah. Dari data itu, dominan yang tidak setuju Prabowo bergantung adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni 212.

"Nahdhatul Ulama 40,0 persen setuju, 37,8 persen tidak setuju. 22,2 persen tidak menjawab. Untuk Muhammadiyah, 50,0 persen setuju, 48,2 persen tidak setuju dan tidak menjawab: 1,8 persen," ucapnya.

Selanjutnya, Persatuan Islam (PERSIS) 10,0 persen setuju, 90,0 persen tidak setuju dan tidak menjawab 0 persen. 

"FPI, 0 persen setuju, kemudian 76,7 Persen tidak setuju, tidak menjawab 23,3 persen. Persatuan Alumni 212 0 persen setuju, 80,0 persen tidak setuju dan tidak menjawab 20,0 persen," kata dia.

Menurut Adi, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview), pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 Provinsi. 

Adapun metode yang dilakukan melalui metodologi stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 Persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik. Terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik kembali sebagai presiden RI. Sebab, salah satu kekuatan Jokowi selama ini ialah dukungan publik yang berlimpah. [vn]
Loading...
loading...