NasDem Pertanyakan Check and Balance Pemerintah Jika Prabowo Bergabung
logo

22 Oktober 2019

NasDem Pertanyakan Check and Balance Pemerintah Jika Prabowo Bergabung

NasDem Pertanyakan Check and Balance Pemerintah Jika Prabowo Bergabung

GELORA.CO - Partai NasDem mempertanyakan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Ketum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Meskipun, itu adalah hak dari Presiden Jokowi.

"Pada prinsipnya apa, keputusan Jokowi terkait kabinet kami dukung," ucap Sekjen NasDem, Johnny G Plate, saat dihubungi detikcom, Senin (21/10/2019).

"Kalau semua masuk kabinet, seluruh partai, fraksi masuk kabinet gimana check and balance nya? Kita butuh kan kebijakan yang sehat," ujarnya.

Bagi Johnny penting adanya pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang baik.

"Itu intinya, bukan bagi satu, dua kursi, itu cuma akses dari kerja sama politik kok. Tapi bukan itu tujuannya, tujuannya kerja sama untuk agar kerja lebih baik," kata Johnny.

Terlepas dari itu semua, Johnny menyebut belum ada keputusan resmi dari Jokowi soal siapa menteri yang akan menemaninya. Maka, publik lebih baik bersabar sampai Jokowi umumkan secara resmi para pembantunya.

"Kami kan pendukung Pak Jokowi, kami dukung siapa yang masuk, kan belum tahu, tunggu pengumuman resmi dari presiden kenapa sih. Itu saja, diumumkan secara resmi, agar jangan spekulasi," ucap Johnny.

Partai NasDem memandang perlu adanya pihak yang mengawasi pemerintah. Jika Partai Gerindra tidak melakukan, maka NasDem yang akan melakukannya.

"Itu yang saya maksud, bagaimana satu negara kalau tidak ada cek and balance, kebijakan itu akan seperti apa? Bukan hanya rakyat yang rugi, tapi Gerindra-nya juga rugi, tidak ada cek and balance, kalau ada situasi seperti itu, seluruh ada di kabinet, maka harus ada yang ambil kritis konstruktif, dan kami siap ambil posisi itu agar kebijakan negara untuk kepentingan rakyat dan presidennya," ucap Johnny.

NasDem menerangkan, mereka akan tetap berada di partai koalisi Jokowi. Sikap kritis ada agar pemerintah tetap berjalan dengan baik.

"Kita ajan kawal kebijakan pak Jokowi agar di-track-nya, atau jalurnya, sesuai dengan visi misi program yang diesepakati dan diperjuangkan bersama-sama," kata Johnny.[dtk]
Loading...
loading...