GELORA.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak cukup menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan tarif dasar listrik. Rencananya, harga bahan bakar minyak (BBM) akan ikut naik dalam beberapa bulan ke depan.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, pemerintah memang memiliki kekuasaan untuk mengambil kebijakan, namun kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik 900 Va dan menaikkan harga BBM akan mendapatkan reaksi dari masyarakat.
"Ya tentu saja kalau mereka (pemerintah) mau melakukannya mereka bisa melakukannya, cuma kan mereka akan dapat reaksi dari masyarakat. Dampaknya masyarakat marah, masyarakat enggak suka," ucap Ray kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (7/9).
Sehingga, Ray mengingatkan agar Presiden Jokowi untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Apalagi, revisi UU KPK yang sedang berjalan mendapat respon dari masyarakat.
"Kalau lihat dari situasi ini mestinya Presiden harus hati-hati, karena kalau sampai dia manaikkan semua komponen itu gitu ya di saat yang sama UU revisi KPK berlanjut itu bisa jadi akumulasi kekecewaan publik," ingatnya.
Seharusnya, tiga kebijakan tersebut harus dilakukan secara perlahan agar tidak mendapat reaksi keras dari masyarakat.
"Saya kira dia (Presiden) melakukannya harus satu demi sat, enggak bisa secara beruntun semuanya gitu," pungkas Ray. [rmol]