Mungkinkah Kompromi Koalisi Politik?
logo

14 Juli 2019

Mungkinkah Kompromi Koalisi Politik?

Mungkinkah Kompromi Koalisi Politik?

Oleh: Yudhi Hertanto*

Mungkinkah kabinet dari susunan pemerintahan Jokowi, merepresentasikan konsep profesionalitas? Bentuk zaken kabinet, dengan mengakomodasi para ahli di luar partai politik, diharapkan muncul sebagai format struktur pemerintahan.

Pasca pertemuan Jokowi-Prabowo, kerangka rekonsiliasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun ruang bersama setelah kontestasi politik. Formulasinya tentu masih perlu diterka, akankah melebur dalam kubu kekuasaan? ataukah konsisten menjadi kelompok oposisi?. 

Melesap menjadi bagian pemerintahan, bagi pihak Prabowo, tentu membawa konsekuensi tersendiri. Para pendukungnya, bahkan merespon dengan keras di sosial media. Dilain sisi, skema rekonsiliasi yang sedemikan, menjadi sangat pragmatis bahkan transaksional. Tidak lebih dari sekedar kompromi.

Sementara itu, posisi dilematis sesungguhnya juga dihadapi Jokowi. Soliditas koalisi yang selama ini terbentuk, terancam mengalami gangguan. Disharmoni gugus koalisi, bisa jadi semakin memuncak seiring dengan pembentukan struktur kabinet. Koalisi yang awalnya tanpa syarat, pada akhirnya menjadi sangat bersyarat. 

Melalui perspektif membangun kesetimbangan politik, maka model penyelesaian konflik dengan menggunakan bentuk akomodasi, tentu diharapkan mengakhiri situasi kebuntuan -deadlock. Harapan terbesar dari situasi tersebut, adalah menciptakan kondisi win-win solution. 

Tetapi problemnya tidak semudah itu, ada harga terkait kursi kekuasaan di kubu koalisi dan memori para pendukung yang belum benar-benar mereda. Nampaknya, kedua belah pihak tengah mengkonsolidasi target jangka pendek, sembari menyusun tujuan jangka panjang. Apalagi kalau bukan agenda politik di 2024.

Bentuk Kejutan Kabinet 

Menimbang bahwa kali ini adalah periode kedua pemerintahan Jokowi, maka target capaian terbesar yang seharusnya dihasilkan adalah mempersiapkan basis fundamental bagi transformasi jangka panjang kehidupan berbangsa.

Tidak ada pilihan, selain untuk meninggalkan legacy yang terbaik, sebagai monumen bagi seluruh bangsa. Urusan ini semakin pelik, jika menimbang dikotomi tentang utusan partai dan para profesional non-partai.

Kepentingan strategis menempati kursi kedudukan politik di dalam kabinet, ditujukan untuk mendapat akses sumberdaya -resources atas penguatan modal politik secara langsung, ataupun mendapatkan keuntungan jejaring terstruktur di tingkat nasional, termasuk memperoleh panggung politik.

Mungkinkah Jokowi tidak berpikir untuk 2024? Sulit membayangkannya, karena Jokowi adalah representasi kekuatan partai politik yang masih akan ikut serta pada agenda tersebut. Bisa dipastikan, persiapan dalam langkah politik ke depan, serta pondasi kuda-kuda telah dirumuskan.

Bila kemudian Jokowi berbicara tentang orang muda, bukan tidak mungkin hal itu juga sebagai upaya untuk mematangkan generasi muda partai politik, yang selama ini tidak memperoleh ruang ekspresi dibandingkan para seniornya.

Secara semiotik, ungkapan "muda" bermakna memiliki kemampuan untuk berpikir cepat menyusun resolusi atas persoalan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Termasuk mewadahi kemunculan figur-figur baru guna menghadirkan kesegaran. Lengkap dengan kemampuan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian secara kreatif.

Lagi-lagi, sumber dan daftar kandidat pengisi formatur kabinet ada di saku Jokowi. Kita perlu menunggu, apakah ada kejutan-kejutan yang dihadirkan? Tentu saja kejutan yang diharapkan berorientasi pada upaya pemenuhan kepentingan publik.

Oposisi yang Tersisa

Kelesuan minat sebagai oposisi menjadi pertanda dari mandeknya kehendak untuk melembagakan fungsi check and balances. Kesiapan untuk berkuasa, kurang diimbangi dengan kesediaan untuk menjadi counterbalance atas kekuasaan itu sendiri.

Realitas ruang politik menguatkan premis penting tentang upaya merebut, memperoleh dan mempertahankan power and authority. Tidak ada partai politik yang tahan berlama-lama menjadi pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Fenomena itu terlihat dari upaya lompat pagar pasca kalkulasi final kompetisi politik.

Jika begitu, apa yang tersisa? Terlebih bila Prabowo dan partai besutannya -Gerindra, sebagai pihak yang dilekatkan dengan fungsi oposisi kemudian berbalik badan ada dalam tubuh kekuasan. Sekurangnya hanya PKS yang telah siap beroposisi. 

Ambigunya posisi PAN dan Demokrat, bisa jadi akan sangat bergantung pada penerimaan kubu Jokowi untuk masuk gerbong pemerintahan. Bila ajuan PAN dan Demokrat tidak diterima, perlu adanya formasi serta konsolidasi ulang di kubu oposisi.

Pada bagian akhir, elemen bebas yang memainkan peran signifikan bagi Prabowo saat kompetisi politik yakni kelompok Islam Politik yang tidak terafiliasi partai politik akan dapat memainkan peran ekstra parlementer. 

Sumbangan suara dari kelompok ini, pada periode lalu terdistribusi kepada partai politik yang mengafiliasikan diri pada kepentingan Islam. Pada agenda politik mendatang, mereka akan mencermati dan melihat dinamika yang terjadi. 

Komitmen dan konsistensi partai politik yang bersikap oposisi pada isu terkait identitas Islam, akan menciptakan modalitas untuk berkompetisi di 2024. Soal isu radikalisme? Sekali lagi dalam peta politik, hal itu hanya komoditas politik yang kerap muncul dan dipergunakan secara musiman, khususnya pada masa menjelang kontestasi.


*) Program Doktoral Ilmu Komunikasi Universitas Sahid
Loading...
loading...