Sebelum PAN-Demokrat Gabung Jokowi, Golkar Ajukan Tiga Prinsip Ini
logo

10 Juni 2019

Sebelum PAN-Demokrat Gabung Jokowi, Golkar Ajukan Tiga Prinsip Ini

Sebelum PAN-Demokrat Gabung Jokowi, Golkar Ajukan Tiga Prinsip Ini

GELORA.CO - Partai Golkar mengajukan tiga prinsip yang harus dipahami oleh PAN dan Partai Demokrat sebelum bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma"ruf Amin.

Prinsip pertama, seperti dikatakan Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, adalah pemahaman bahwa dibutuhkan persatuan dan kebersamaan dalam membangun bangsa.Oleh karena itu, semakin banyak yang memberikan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan semakin baik. 

"Kita juga harus terus mempertahankan tradisi demokrasi yang baik dan sehat. Betul memang pada saat Pilpres, kita semua diberi kesempatan untuk berkompetisi, tapi setelah terpilih pemenangnya, siapapun itu, semua harus menerima dengan lapang dada," kata Doli saat dihubungi, Senin (10/6/2019).

Menurut dia, tidak ada lagi TKN, BPN, tim sukses, dan relawan. 

"Yang ada adalah bahwa Jokowi-Ma’ruf adalah Presiden dan Wakil Presidennya seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Prinsip kedua, lanjut Doli, bahwa  pemerintahan menganut sistem presidensial. Dalam menyusun pemerintahan ke depan tentu menjadi hak preogratif Jokowi sebagai presiden.

"Ketiga, karena di dalam sebuah kompetisi demokrasi terbangun adanya pengelompokan berdasarkan visi, platform, dan “kontribusi” perjuangan bersama, maka di dalam menyusun pemerintahan pasca 
kompetisi harus juga memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan," kata dia.

Prinsip ini, kata Doli, harus menjadi dasar pembahasan antara Jokowi bersama para ketua umum partai politik pengusung terlebih dahulu. Baru kemudian masuk pada pembahasan terhadap oartai politik yang ingin bergabung pascapilpres.

"Sejauh dicapai kesepahaman-kesepahaman dan komitmen bersama, pastilah kehadiran Demokrat dan PAN akan diterima dengan baik. Dan perlu diingat bahwa koalisi di dalam sebuah pemerintahan itu bukan hanya berada di dalam kabinet, tapi juga di parlemen," ucap Doli.[tsc]
Loading...
loading...