Prabowo Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Jurusnya Minta ke Rizal Ramli

Prabowo Target Ekonomi Tumbuh 8 Persen, Jurusnya Minta ke Rizal Ramli

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Ekonom senior Rizal Ramli memandang sistem makro ekonomi yang selama ini diterapkan bersifat konservatif. Sehingga tidak mengherankan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terhenti di angka 5 persen per tahun.

Menurut Rizal Ramli, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto sudah meminta langkah-langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Caranya dalam waktu 100 hari kerja akan langsung mengambil kebijakan menurunkan tarif dasar listrik, agar kaum ibu mampu menghemat uang beluarhingga Rp 600 ribu per bulan.

"Lalu kedua menurunkan harga bahan makanan dari itu ibu-ibu bisa berhemat Rp 50 ribu per bulan, sehingga dalam satu bulan bisa menghemat 1,5 juta rupiah," papar Rizal usai menghadiri deklarasi alumni perguruan tinggi se- Sumsel pendukung 02 di Palembang, Minggu (31/3).

Kemudian ditambah penghematan listrik tadi membuat mereka memiliki daya beli.

"Dampaknya, sektor ritel akan hidup kembali, dan ekonomi otomatis akan bertambah 1 persen," lanjutnya. 

Kemudian, masih kata Rizal, capres Prabowo juga ingin membangun 1 juta unit rumah untuk rakyat setiap tahun. 

"Kalau bangun 1 juta unit rumah setiap tahun, lapangan kerja akan bertambah 3,5 juta baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian, ekonomi akan kembali terdorong 1,5 persen. Nah dari situ saja artinya sudah bisa menambah pertumbuhan ekonomi hingga 7,5 persen, belum lagi rencana pengembangan sawah dan lain-lain," kata mantan menko bidang maritim dan sumber daya ini.

Rizal mengaku prihatin banyak petani kebun di luar Jawa, khususnya Sumatera dan Sulawesi mengeluhkan anjloknya sejumlah harga komoditi perkebunan. Seperti sawit yang anjlok hingga di bawah Rp 10 ribu per kilogramnya, sementara biaya panen dan angkutnya saja sudah lebih dari Rp 20 ribu.

Padahal, menurut Rizal, seharusnya dana dari akumulasi pajak ekspor sawit yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah tidak dibagikan kepada perusahan sawit besar. Justru dana itu bisa dipakai untuk menetapkan harga dasar sawit. Sehingga membuat harganya bisa lebih tinggi. begitu juga dengan kopra, karet, segalanya,  

"Jelas sekali kalau pemerintah sekarang tidak mampu mencari solusi yang cerdas, dan cenderung ngasal," katanya. [rm]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita