GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membeberkan temuan tentang dugaan kecurangan pada Pilpres 2019. BPN Prabowo-Sandiaga menyebut kecurangan di pilpres ini melibatkan kepala desa hingga kepala sekolah.
Hasil temuan dijelaskan Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria dalam forum Foreign Press Breifing di Ayana Midplaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019). Riza menyebut ada kecenderungan penggunaan pengaruh kekuasaan yang luar biasa.
"Luar biasa rezim ini. Saya dapat SMS barusan, 'Bang, tolong sampaikan ini sekarang kepala desa, satu, diinformasikan bahwa kalau Prabowo-Sandi menang, dana desa dihilangkan'. Begitu, itu pengaruh," ujar Riza.
Riza menampik dan menyatakan bahwa Prabowo, sebelum mendirikan partai, sudah menyampaikan kekuatan negara dimulai dari desa. Politikus Gerindra ini juga menegaskan partainya selalu berjuang untuk menyuarakan kepentingan desa.
Riza lalu menyinggung ada aparat hukum yang akan mengawal penerimaan dana desa. Aparat ini, disebut Riza, mengumpulkan kepala desa dan mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa.
"Dalam tanda kutip ini memberi pengaruh. Ya kasarnya, jangan lupalah, kira-kira begitu. Ini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi kepala desa ini sekarang diuwek-uwek (diobok-obok)-lah oleh aparat. Bahkan sudah viral, kalau tidak memenangkan di desa tersebut terkait dengan pasangan tertentu, akan dikasuskan dana desa," ungkapnya.
Tak hanya kepala desa, menurut Riza, pihaknya juga mendapat laporan adanya pemaksaan kepada para kepala sekolah. Kepala sekolah ini 'diancam' dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Ya Allah, berlebihan ini rezim. Kepala sekolah di banyak tempat, saya mendapat laporan, sudah ditekan supaya harus menang. Kalau tidak, dana BOS akan dijadikan kasus. Jadi para kepala desa itu ketakutan, kepala sekolah ketakutan. Ini kecurangannya saya bilang lebih dahsyat dari DPT. Bukan saya anggap DPT tidak bisa dipakai curang, bisa. Tapi ini lebih dahsyat, karena ini menyangkut dana yang triliunan rupiah," tutur Riza.
Tak berhenti sampai di situ, Riza juga menuturkan ada aparat yang diminta ikut memasang baliho capres. Padahal, dikatakan Riza, aparat tak ada urusan dengan baliho karena bukan peserta pemilu.
"Ini luar biasa, masif, diberi target malah. Bahkan tidak jarang disuruh ikut pasang-pasang baliho. Apa urusannya kok disuruh ikut pasang baliho? Peserta pemilu bukan. Harusnya mengayomi, melindungi, netral, independen, tapi diminta pasang baliho. Sampai begitu," ucapnya.
Senada dengan Riza, Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada kecurangan yang dilakukan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang, menurutnya, memaksa kepala sekolah memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf. Hal itu, dikatakan Hashim, sudah dilaporkan pihaknya ke Bawaslu.
"Itu sudah jelas, kepala daerah yang harus netral itu bertindak yang tidak benar, tidak wajar. Di luar ketentuan, itu ilegal sebetulnya ya. Mudah-mudahan media nasional dan internasional akan perhatikan nasib Wali Kota Semarang itu bagaimana oleh aparat hukum. Itu sudah jelas tidak benar, ilegal," papar Hashim.[dtk]