GELORA.CO - Presiden Joko Widodo yang menantang rivalnya Prabowo Subianto untuk mengungkap data dan melaporkan ke KPK terkait kebocoran APBN hanya upaya petahana melindungi diri.
Demikian disampaikan Jurubicara Badan Pemengangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/2).
"Itu kamuflase dan retorika Jokowi saja untuk melindungi diri agar seolah-olah kelihatan bersih," ujar Ferdinand.
Menurut dia, fakta yang diungkapkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto diamini oleh pemerintah sendiri bahwa terjadinya kebocoran anggaran.
"Pak Wakil Presiden JK (Jusuf Kalla) juga mengakui itu terjadi kebocoran anggaran," ungkap Ferdinand.
Ditambahkan caleg Demokrat ini, data 25 persen kebocoran anggaran yang diungkap Prabowo itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja, semua bank data termasuk data korupsi hanya dimiliki oleh pemerintah.
"Kan datanya ada di pemerintah, gimana ya. Artinya betul terjadi yang diungkapkan pak Prabowo," kata Ferdinand.
Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis data dugaan korupsi pada 2017 sebesar 40 persen.
"Bulan Maret 2017 KPK merilis data ke Watimpres bahwa 40 persen anggaran bocor yang merugikan negara. Itu rilis resmi KPK loh," tutup Ferdinand. [rmol]