GELORA.CO - Klaim utang luar negeri digunakan untuk kegiatan produktif harus segera dihentikan oleh pemerintah.
Sebab, jika merujuk pada kritik ekonom senior Faisal Basri, maka utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 336 triliun dan belanja barang sebesar Rp 340 triliun.
Begitu kata politisi Partai Gerindra Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/2). Dalam kritik Faisal, sambung Heri, modal untuk pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga, dengan besaran Rp 204 triliun.
"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri.
Anggota Komisi IX DPR ini menilai fakta ini sungguh memprihatinkan. Seharusnya, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan sebatas membayar gaji pegawai.
"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," tegasnya.
Situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.
"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai, kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan,” pungkasnya. [rmol]