GELORA.CO - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa utang sejatinya merupakan hal lazim yang dimiliki negara untuk menutupi defisit dalam neracanya.
JK menilai pernyataan capres bernomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengubah sebutan untuk menteri keuangan menjadi 'menteri pencetak utang', sebagai hal yang salah.
"Menkeu, tentu, di samping menerima pajak, juga mengeluarkan (anggaran). Dan defisit (anggaran) itu selalu ada. Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting, yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.
JK menyampaikan, utang diperlukan oleh negara mana pun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya. Negara maju seperti Jepang hingga Amerika Serikat (AS) sekali pun, memiliki mekanisme masing-masing dalam berutang untuk mendorong ekonomi.
"Suatu negara untuk berkembang lebih cepat harus membangun masa depannya. Dan tentu belum ada penerimaannya. Jadi artinya, harus berutang," ujar JK.
Menurut JK, pemerintahan-pemerintahan sebelum presiden Joko Widodo juga kerap berutang, lantas melunasinya, dalam rangka mendorong ekonomi. Dengan demikian, utang yang saat ini dimiliki pemerintahan Jokowi-JK sejatinya merupakan hal yang lazim juga.
"Kalau dalam keadaan normal sekarang, negara sama seperti perusahaan, makin besar perusahaan, sebagian besar untuk investasi itu minta pinjaman dari bank. Yang paling penting itu, bisa dibayar atau tidak utang ini," tambahnya. [viva]