Kubu Prabowo Sudah Jelaskan Persekusi Nelayan, TKN Jokowi Tetap Tuding Hoax

Kubu Prabowo Sudah Jelaskan Persekusi Nelayan, TKN Jokowi Tetap Tuding Hoax

Gelora Media
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Cerita cawapres Sandiaga Uno soal adanya nelayan di Karawang yang dipersekusi berbuntut panjang. Meski sudah sudah diklarifikasi timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tetap menuding hoax.

"Pernyataan Sandiaga Uno tersebut ternyata dibantah oleh Bupati Kerawang, yakni Cellica Nurrachadiana yang mengatakan bahwa pernyataan Sandiaga Uno tentang persekusi dan kriminalisasi nelayan yang bernama Najib tersebut adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, bahkan Najib sendiri bukanlah nelayan maupun anggota kelompok nelayan di Karawang," kata Anggota TKN Inas Nasrullah Zubir dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/1/2019).

Seperti dilansir Antara, pernyataan Cellica yang membantah Sandiaga disampaikan pada Jumat (18/1) lalu. Cellica menegaskan bahwa aksi persekusi nelayan di Pantai Pasir Putih, Cimalaya tidak benar. Sementara itu, Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya menyatakan Najib, nelayan yang disebut Sandiaga memang pernah melaporkan kasus penganiayaan ke Polsek Cimalaya.

Sementara itu, Slamet mengatakan Najib statusnya sebagai terlapor dalam kasus penambangan pasir dan penebangan pohon mangrove di Cimalaya. Polisi juga sudah melakukan pemanggilan kepada Najib, tapi yang bersangkutan belum memenuhi panggilan polisi tersebut.

"Sekali saya tegaskan, tidak ada aksi persekusi. Tidak ada juga kriminalisasi. Kalau yang dikaitkan dengan Najib, saat ini kami masih menangani kasusnya, dan penanganannya ditangani secara profesional," kata Slamet seperti dilansir Antara.

Kembali ke Inas. Ketua DPP Hanura itu menyebut Sandiaga mengolah cerita Najib menjadi hoax untuk menyudutkan pemerintah. Serangan Sandiaga itu dinilai Inas merugikan partai koalisinya sendiri, karena Bupati Karawang menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, Kabupaten Karawang.

"Upaya hantem kromo Sandiaga Uno dalam memproduksi hoax, tidak lagi memandang lawan atau kawan sehingga seringkali merugikan partai-partai koalisi di kubu Prabowo Sandi, tapi sayangnya Sandiaga Uno tidak perduli kepada eksistensi partai-partai pendukungnya menjelang pileg dan pilpres 2019 ini, karena yang penting bagi dia adalah meraih kemenangan dengan segala cara," tuturnya.

Sebelumnya, Kubu Prabowo-Sandiaga sudah membeberkan kasus nelayan di Karawang yang disebut dipersekusi. Advokat Senopati 08 PPRI yang menyatakan diri sebagai penasihat hukum Nazibulloh (Najib) memberikan klarifikasi melalui konferensi pers yang difasilitasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. 

Advokat Senopati 08 PPRI menyatakan peristiwa persekusi itu benar-benar terjadi dan sudah dilaporkan ke kepolisian pada 27 September 2018, dengan bukti nomor laporan polisi LP/B-101/IX/2018/Jabar/Res.Krw/Sek.Cma dan surat tanda bukti laporan (STBL) nomor STBL/B101/IX/2018/Sek.Cma. Soal pemukulan yang diakui dialaminya, Najib menyatakan tak tahu alasan jelasnya.

"Yang dialami saudara Nazibulloh, warga masyarakat nelayan Pasir Putih, Cilamaya dalam dugaan tindak pidana penganiayaan atau persekusi itu dilontarkan dalam debat. Esok harinya beberapa media nasional dan lokal membantah apa yang dinyatakan cawapres nomor 02, itu disebut hoax atau berita tidak benar," kata Ketua Umum Advokat Senopati 08 PPRI Zaenal Abidin .

Dalam konferensi pers itu, Najib juga angkat bicara melalui sambungan telepon. Najib mengatakan tak tahu mengapa dianiaya.

"Saya nggak tahu alasannya dipukul. Alasannya pasirnya nggak boleh dipindah aja. (Dipukul) di muka sama di belakang dan tangan itu terkilir dipelintir. Yang mukul satu (orang), yang megangin satu," ujarnya dalam sambungan telepon di acara konferensi pers di Posko Direktorat Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Najib mengaku memang belum terdaftar sebagai petani mangrove binaan Pemkab Karawang. Selain sebagai petani mangrove, ia juga berprofesi sebagai nelayan.

"Memang dari dulu kami itu kelompok tapi nggak diakuin karena ada kelompok pengawas masyarakat. Kami nggak tahu gimana cara bikin kelompok yang resmi," tutur Najib.[dtk]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita