GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengakui bahwa sudah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat kecil, dalam hal ini petani.
"Impor beras saat panen raya itu menyengsarakan petani," kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Syafti Hidayat saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (18/1).
Dalam Debat Pilpres 2019, Kamis malam (17/1), calon presiden Prabowo Subianto mengaku bingung dengan perbedaan data pangan yang disajikan pemerintah. Di mana, antar menteri tidak memiliki data yang sama dalam menentukan impor pangan, khususnya beras dan gula. Data Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyebutkan Indonesia tidak perlu impor, namun Kementerian Perdagangan malah melakukan impor dalam jumlah besar.
Jokowi menjelaskan bahwa perbedaan pendapat di antara menteri merupakan hal biasa. Bahkan, dia mempersilakan hal itu terjadi dengan menggaris bawahi jika dalam sebuah rapat telah diambil suatu keputusan maka semua akan menaatinya.
Terkait itu, menurut Syafti, Jokowi sudah mengakui telah mengeluarkan kebijakan untuk impor pangan. Maka dari itu, harusnya Jokowi mengakui bahwa sudah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Harusnya Jokowi mengakui. Apalagi janjinya di Pilpres 2014 menolak impor beras dan muliakan petani. Janji tinggal janji," tegasnya. [rmol]