GELORA.CO - Kementerian Keuangan baru saja mengeluarkan data baru soal posisi utang pemerintah di akhir 2018. Jumlahnya mencapai Rp 4.418 triliun.
Dalam data itu disebutkan, selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jumlah utang pemerintah naik Rp 1.809 triliun.
Pertambahan utang pemerintah Jokowi yang berjalan selama 4 tahun ini, lebih besar ketimbang penambahan jumlah utang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun (2004-2014) yang mencapai Rp 1.309 triliun.
Dari data Kementerian Keuangan, Rabu (23/1/2019), berikut data utang sejak 2004 hingga 2018:
2004, utang pemerintah mencapai Rp 1.299,5 triliun
2005, utang pemerintah naik jadi Rp 1.313,29 triliun
2006, utang pemerintah sempat turun menjadi Rp 1.302,16 triliun
2007, utang pemerintah naik jadi Rp 1.389,41 triliun
2008, utang pemerintah naik jadi Rp 1.636,74 triliun
2009, utang pemerintah turun menjadi Rp 1.590,66 triliun
2010, utang pemerintah naik jadi Rp 1.676,85 triliun
2011, utang pemerintah naik jadi Rp 1.803,49 triliun
2012, utang pemerintah naik jadi Rp 1.977,71 triliun
2013, utang pemerintah naik jadi Rp 2.375,5 triliun
2014, utang pemerintah naik jadi Rp 2.608,78 triliun
2015, utang pemerintah naik jadi Rp 3.165,13 triliun
2016, utang pemerintah naik jadi Rp 3.515,46 triliun
2017, utang pemerintah naik jadi Rp 3.938 triliun
2018, utang pemerintah naik jadi Rp 4.418,3 triliun
Untuk pertama kalinya di 2018, utang pemerintah Indonesia menembus Rp 4.000 triliun.
Penasaran untuk apa saja utang tersebut?
Pada 2018 lalu, CNBC Indonesia pernah mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal peruntukan utang-utang tersebut.
Sri Mulyani menegaskan, utang ini ditarik untuk hal-hal yang produktif.
Mantan Direktur Bank Dunia ini membandingkan penambahan utang pada periode 2012 - 2014 dengan periode 2015 - 2017. Pada 2012 - 2014, penambahan utang mencapai Rp 798 triliun, sementara pada periode 2015 - 2017 tambahan utang mencapai Rp 1.329,9 triliun.
Pada periode 2012 - 2014. total tambahan utang tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 456,1 triliun, sektor pendidikan Rp 983,1 triliun, sektor kesehatan Rp 146,4 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 35,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan dana desa Rp 88,6 triliun.
Sementara pada periode 2015 - 2017, tambahan utang di era Jokowi-JK dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 904,6 triliun, sektor pendidikan Rp 167,1 triliun, sektor kesehatan Rp 249,8 triliun, sektor perlindungan sosial Rp 299,6 triliun, dan DAK Fisik dan dana desa Rp 315,9 triliun.
"Jadi ini 8 kali lipatnya. Makanya kalau kita lihat kemiskinan turun, gini ratio turun. Dan ada juga pengamat yang lupa bahwa kita itu transfer ke daerah," kata Sri Mulyani kala itu.
"Jadi kalau bandingkan apple to apple jangan hanya tambahan utang. Tapi untuk apanya. Growth kita tetap terjaga, walaupun mengalami tekanan tetap jauh," kata Sri Mulyani. [cnbc]