GELORA.CO - Gerindra tak sepakat kotak suara pemilu terbuat dari kardus. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto heran dengan sikap itu. Hasto menyebut Gerindra sedang mencari-cari alasan jika kalah.
"Kami agak heran Gerindra ini bicara pemilu curang, jadi rasanya mereka akan menyalahkan Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin menang dan mereka mulai mempersiapkan alasan-alasan untuk kalah sejak dari sekarang," ujar Hasto usai konsolidasi di Asahan, Sumatera Utara, Minggu (16/12/2018).
Hasto memahami alasan mengapa kotak suara terbuat dari kardus. Baginya yang terpenting adalah bagaimana pengawasan di setiap TPS. Begitu juga sampai hasil rekapitulasi.
"Itu karena aspek biaya, dulu kami juga menolak yang sama, tapi akhirnya kami melihat hal-hal tersebut. Yang penting saksi mengawasi di TPS itu bukti hukum sehingga dokumen C1 itu betul-betul dicermati bersama," tuturnya.
"Rekapitulasi penggunaan kartu suara itu harus kita awasi bersama. Kita dukung setiap upaya meningkatkan pemilu yang adil dengan mengedepankan seluruh penyelenggara bertanggung jawab pemilu dengan kualitas yang baik," lanjut Hasto.
Keramaian soal kotak suara 'kardus' ini dimulai dari media sosial. Banyak yang mempertanyakan kotak suara Pemilu 2019 yang dibuat dari karton kedap suara.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyuarakan protes. Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan menyinggung kotak suara Pilpres 2019 yang menurutnya terbuat dari bahan kardus.
"Kita cermati soal kotak suara yang kardus, kalau memang harus dari kardus, kenapa nggak pakai bungkus daun pisang saja. Mbok ya kalau miskin jangan tanggung-tanggung ya kan, miskin sekalian aja biar bangsa ini kelihatan, kotak suara dari daun pisang sekalian, kelihatan," kata Ferry saat menghadiri acara deklarasi relawan alumni Universitas Gadjah Mada pendukung Prabowo-Sandi (Relagama PAS 2019) di Joglo Engking Resto, Sleman, Sabtu (15/12/2018).
Anggota BPN Prabowo-Sandi, Chusni Mubarok, menilai wajar jika keputusan KPU menuai kritik dari masyarakat. Menurutnya, kotak suara 'kardus' semakin menambah keraguan masyarakat mengenai kredibilitas Pemilu mendatang.
"Saat ini kan marak ancaman Pemilu 2019 berlangsung tidak fair. Mulai dari tercecernya e-KTP hingga daftar pemilih yang juga masih bermasalah. Ditambah lagi kondisi fisik kotak suara seperti ini (pakai kardus). Inilah yang akan memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat," ujar Chusni dalam keterangannya, Sabtu (15/12/2018).
Dia berujar, seharusnya KPU sangat peka dengan perkara semacam ini. Karena indikasi kecurangan di pilpres mendatang sudah sangat terang. Jika tidak dapat dicegah sejak saat ini, khawatir masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaannya kepada penyelenggara pemilu.
"Bahkan siapapun bisa buka kardus itu tanpa berbekas atau tanpa buka gemboknya. Sepertinya banyak orang juga bisa lakukan itu. Artinya gembok disitu nggak ada artinya," katanya.
Ketua DPP Gerindra, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria juga bersuara, mengaku kaget dengan kotak suara 'kardus' itu. Namun dia mengakui kotak suara itu sudah dipresentasikan di depan Komisi II DPR.
"Mengenai kekuatan itu menurut KPU di rapat tadi itu bisa kuat, diduduki oleh Ketua KPU Arif Budiman dia nggak hancur. Kemudian air dia (kardus) tahan air, jadi kira-kira itu penjelasan dari KPU dia kuat. Namun kan penjelasan kita secara umum namanya kardus kan, tidak tahan lama. Apalagi kita dengar berita berapa hari ini, saya lupa di daerah mana, yang kena banjir hancur kotak suaranya," tutur Riza menceritakan soal isi rapat saat KPU mempresentasikan kotak suara karton kedap air di depan Komisi II DPR.
PPP mengkritik protes Gerindra yang baru disuarakan sekarang ini. Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi meminta Gerindra jujur.
"Bisa dicek saja dalam risalah RDP saat membahas hal tersebut. Dan Pak Riza sendiri adalah Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga memimpin rapat-rapat pembahasan PKPU dalam RDP bersama KPU, Bawaslu dan pemerintah. Saat KPU menyimulasikan dua opsi kotak suara transparan dan hingga akhirnya mengerucut kepada karton kedap air semuanya sepakat tidak ada yang keberatan," kata Baidowi.
"Kalau kemudian sekarang merasa kaget perlu ditanyakan lagi saat rapat tersebut ngapain? Janganlah kita hanya gara-gara pencitraan politik terus mengesampingkan sikap jujur dan tanggung jawab. Dan Pak Riza itu pimpinan kami di Komisi II yang turut memimpin setiap rapat," imbuhnya. [dtk]