GELORA.CO - Banyak pihak menilai adanya Reuni Akbar 212 bermuatan politik. Karena adanyanya teriakan dari peserta ingin Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia pada 2019 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengatakan memang ada dugaan bermuatan politik. Namun di acara itu tidak ada pelanggaran kampanye. Misalnya ajakan Prabowo Subianto memilihnya, atau menyampaikan visi, misi dan program.
"Memang ini kalau orang bilang ada muatan politis ya memang ada politisnya. Nomor 02 apakah juga ada atributnya. Itu harus kita sampaikan bahwa tidak ada ya," ujar Bagja saat dihubungi, Senin (3/12).
Terkait ada peserta yang ingin Prabowo Subianto menjadi kepala negara. Bagja mengatakan itu bukan bagian dari pelanggaran. Karena masyarakat itu bukanlah tim pemenangan, panita ataupun salah satu capres-cawapres.
"Kalau ada masyarakat yang teriak ganti presiden, sepanjang panitia tidak mengajak ujaran seperti itu, maka tidak masalah," katanya.
Bawaslu juga mengakui tidak bisa membendung antusiasme peserta aksi yang menyerukan #2019GantiPresiden. Yang terpenting panita dan juga tim dari pemenangan capres-cawapres tertentu tidak melakukan ajakan ke masyarakat.
"Memang kami akui ujaran soal ganti presiden enggak bisa kita bendung tapi panitia sudah menegaskan untuk tidak melakukan itu," pungkasnya. [jpc]