Moeldoko Jengkel ke Emak-Emak, BPN PS: Bukti Rezim Stres Tidak Punya Solusi
logo

14 Desember 2018

Moeldoko Jengkel ke Emak-Emak, BPN PS: Bukti Rezim Stres Tidak Punya Solusi

Moeldoko Jengkel ke Emak-Emak, BPN PS: Bukti Rezim Stres Tidak Punya Solusi

GELORA.CO -  Setelah menyarankan orang miskin diet karena harga beras mahal, kini pemerintahan Joko Widodo menyuruh ibu-ibu rumah tangga menanam sayur sendiri karena mengeluhkan harga pangan mahal.

Hal tersebut diucapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menanggapi teriakan ibu rumah tangga terkait semakin mahalnya bahan pangan dan mengaku jengkel.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Suibanto-Sandiaga Uno, Siane Indriani menyesalkan pernyataan tersebut. Apalagi pernyataan itu disampaikan dari mewakili istana kepresidenan.

“Pak Moeldoko memandang keluhan emak-emak dengan perspektif elite. Dia menganggap semua orang memiliki kemampuan finansial yang sama dengannya, dan menjadikan keluhan tersebut sebagai sebuah hal yang menjengkelkan,” kata Siane dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 ini menilai, jika dilihat dari beberapa tanggapan pemerintah terkait harga pangan mahal, tidak ada keseriusan rezim ini menyelesaikan masalah. Bahkan terkesan tidak peduli.

“Solusi yang ditawarkan ketika ada keluhan dari emak-emak sangat tidak realistis. Harga kebutuhan pokok tinggi, dia meminta emak-emak memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang tidak masuk akal. Artinya, pemerintahan saat ini tidak punya solusi atas permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi rakyat,” paparnya.

Dia menekankan, pangan adalah dasar kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa ditawar-tawar. Siane menambahkan, pemerintah saat ini sama saja melanggar HAM khususnya pemenuhan hak-hak Ekosob (ekonomi sosial budaya) yang seharusnya pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak tersebut.

“Karena selain kewajiban pemerintah memberikan ketersediaan pangan, juga memenuhi harga pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Jika ada rakyat yang mengeluhkan mahalnya harga pangan dan pemerintah tidak peduli, jelas ini ada indikasi pengabaian HAM khususnya hak ekonomi rakyat,” tegasnya.

Selain pernyataan-pernyataan yang tidak solutif, seharusnya pemerintah bisa menerima kritik. Bukannya menjawab kritik dengan memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, justru memberikan jawaban yang menyakiti hati rakyat. [akt]
Loading...
loading...