GELORA.CO - Pemerintah lewat PT Inalum (Persero) resmi menjadi pemengang 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) usai membayar ongkos divestasi US$ 3,85 miliar. Atau setara Rp55,7 triliun. Wow.
Pengamat Energi, Marwan Batubara menilai, nilai yang dibayarkan pemerintah, terlalu mahal. Apalagi, pembayaran itu sama halnya dengan membeli tanah milik sendiri. "Saya bilang kita ini menjadi pecundang. Kita membeli barang yang mayoritas punya kita, gitu," kata Marwan dalam sambungan telpon, Jakarta, Sabtu (22/12/2018).
Bukan tanpa alasan hal itu dikatakan Marwan. Menurut dia, angka divestasi US$3,85 miliar berasal dari perhitungan konsultan yang mematok aset Freeport senilai US$6 miliar. Dari nilai tersebut, cadangan yang terkandung di dalam perut bumi Papua juga ikut dihitung. Sekali lagi Marwan bilang, pemerintah sama halnya dengan membeli tanah sendiri.
"Jadi gini. Ada perhitungan bahwa aset itu menurut konsultan aset (Freeport) sekitar US$ 6 miliar itulah yang kemudian dibeli menjadi US$3,85 miliar. Nilai US$6 miliar itu, komponennya adalah aset produksi, ada mesin-mesin. Tapi ada juga cadangan emas dan jenis mineral lainnya. Padahal, cadangan yang ada di perut bumi Papua kan milik negara," ujar Marwan.
Menurut dia, apabila perhitungan aset tidak memasukan unsur cadangan yang ada, dan izinnya tidak sampai 2041, nilainya tak sebesar itu. Tentunya, lanjut dia, pemerintah dalam mengakuisisi untuk menggenapkan saham menjadi 51% di Freeport, bisa lebih murah lagi.
"Makanya kan kami keberatan. Jadi jangan dianggap kami nolak tidak mau kerja sama dengan freeport. Kami dukung saja, tapi untuk saham yang sekian itu tidak harus dibayar dengan semahal itu," ujar dia.
Diketahui, Inalum telah membayar US$ 3.85 miliar kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan Inalum meningkat dari 9.36% menjadi 51.23%.
Kepemilikan 51.23% tersebut nantinya akan terdiri dari 41.23% untuk Inalum dan 10% untuk Pemerintah Daerah Papua. Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) yang 60% sahamnya akan dimiliki Inalum dan 40% oleh BUMD Papua.
Selanjutnya, Inalum akan memberikan pinjaman kepada BUMD sebesar US$ 819 juta yang dijaminkan dengan saham 40% di IPMM. Cicilan pinjaman akan dibayarkan dengan dividen PTFI yang akan didapatkan oleh BUMD tersebut.
Namun dividen tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya untuk membayar cicilan. Akan ada pembayaran tunai yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Struktur kepemilikan Pemerintah Daerah Papua tersebut adalah struktur yang lazim dan sudah mempertimbangkan semua aspek, termasuk aspek perpajakan yang lebih efisien bagi semua pemegang saham serta aspek perlindungan dari masuknya penyertaan swasta didalam kepemilikan. [IN]