GELORA.CO - Kebijakan PSI kembali menuai kontroversi. Pasca larangan poligami kepada kadernya, kali ini instruksi terkait ucapan selamat Natal menjadi polemik oleh lawan maupun rekan koalisi.
Instruksi terkait ucapan Natal itu sebelumnya disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Kepada seluruh kadernya, Antoni menginstruksikan untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat nasrani. Instruksi itu ditujukan baik kepada kader yang merupakan umat nasrani, maupun yang merupakan umat muslim.
Alasannya, mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari interaksi sosial. Hal itu tidak berkaitan dengan persoalan peribadahan.
"Saya instruksikan kepada seluruh anggota, kader, pengurus dan Caleg PSI yang beragama muslim agar mengucapkan selamat Natal dan bersilaturahim kepada kawan-kawan beragama Kristen dari partai manapun dan dari pendukung capres siapapun. Jadikan Natal sebagai momentum mempererat ikatan solidaritas kebangsaan kita yang nampaknya mulai tercabik-cabik," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/12).
Tidak perlu waktu lama, instruksi PSI itu memantik komentar oposisi. PKS meski tidak mempermasalahkan instruksi tersebut, menilai alangkah lebih baik jika ucapan selamat Natal menjadi kesadaran personal. Bukan sesuatu yang dipaksakan.
"Monggo saja jika ingin eksis dan ekspose. Kesadaran personal jauh lebih baik," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi.
Rekan koalisi PSI juga turut angkat bicara. Kritik disampaikan oleh PKB yang menyayangkan partai yang menjadi rekanannya pada Pilpres 2019 itu mengeluarkan instruksi yang 'rentan' menjadi bumerang bagi koalisi terutama bagi capres yang diusung, yakni Joko Widodo (Jokowi).
PKB khawatir instruksi kepada para kader PSI itu mengurangi simpati masyarakat kepada Jokowi. Menurut PKB, ucapan selamat Natal merupakan hal yang kultural, sehingga tidak perlu diinstruksikan.
"Belum paham, tapi khawatir mengurangi simpatik. Hal-hal yang kultur tidak perlu dipaksa dengan instruksi," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi.
Mendapat kritikan dari berbagai pihak, PSI pun memberi penjelasan. PSI menjelaskan, instruksi itu merupakan upaya partainya untuk menciptakan budaya politik toleran. Mengingat, belakangan ini intoleransi politik di Indonesia terus meningkat.
PSI juga menjelaskan bahwa instruksi itu juga dalam rangka melawan propaganda pengharaman ucapan natal dengan membawa-bawa fatwa MUI. PSI menyebut propaganda itu merupakan sebuah kebohongan.
"Budaya politik toleransi harus direkayasa, harus diciptakan, PSI sebagai partai politik baru ingin menciptakan budaya politik toleransi yang dimulai dari kalangan internal, ucapan selamat natal bukan sekadar ucapan lebih dari itu politik pengakuan akan eksistensi kebhinnekaan beragama," kata Juru Bicara PSI, Guntur Romli, dalam keterangan tertulis, Selasa (25/12/2018).[dtk]