Jokowi Banggakan Tol Trans Jawa, Sebagian Jalan Justru Dibangun Sandiaga Uno, Ini Faktanya

Jokowi Banggakan Tol Trans Jawa, Sebagian Jalan Justru Dibangun Sandiaga Uno, Ini Faktanya

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Jalan Tol Trans Jawa yang kini dibanggakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, atau Presiden Jokowi telah tersambung dari Merak hingga Surabaya.

Namun, keseluruhan Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 933 km itu sebagian dibangun Sandiaga Salahuddin Uno ketika masih menjadi pengusaha.

Kebanggan itu terekam dalam cideo log (Vlog) Jokowi yang diunggah lewat akun twitternya @jokowi pada Jumat (28/12/2018) siang.

Jokowi menyebut Jalan tol yang dibangunnya itu telah menyambungkan wilayah seluruh provinsi di Pulau Jawa yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah hingga Jawa Timur.

"Jakarta sampai Surabaya telah tersambung dengan jalan tol Trans Jawa. Rakyat senang, para pekerja yang membangun infrastruktur besar ini juga ikut bergembira. Lihatlah wajah para petugas lapangan pembangunan konstruksi Jembatan Kali Kuto ini," tulis Jokowi melengkaoi video yang turut diunggahnya.

Dalam grafis yang terdapat di dalam Vlog tersebut, jalan tol yang kini membentang mulai dari Merak hingga Pasuruan sejauh 933 kilometer itu akan dilanjutkan hingga Banyuwangi pada tahun 2021 mendatang.

"Yang jelas jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah dan juga lebih murah," ungkap Jokowi mengawali vlognya.

Dalam video tersebut, Jokowi yang didampingi oleh sang istri, Iriana Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono terlihat meninjau ruas Jalan Tol Trans Jawa di Semarang-Batang, Jawa tengah.

"Sore hari ini, saya berada di ruas Tol Trans Jawa di Semarang-Batang. di kalikuto. Ini jembatan Kalikuto, ini, ini, ini, ini. Ini saya dengan para pelaksana-pelaksana di lapangan. Mereka semuanya sangat senang karena Surabaya-Jakarta, Jakarta-Surabaya telah tersambung," ungkap Jokowi menunjukkan ekspresi para pekerja yang berada di belakangnya.

"Ini adalah sejarah baru transportasi Indonesia karena sudah tersambung dari Merak sampai di Grati, di Pasuruan, dari Jakarta ke Surabaya. Kita harapkan dampak dari selesainya Jakarta-Surabaya, Merak-Grati inibetul-betul memiliki dampak ekonomi yang baik terhadap kita semuanya," jelas Jokowi dalams esi wawancara.

Bangun Jalan Tol Tanpa Utang

Berbeda dengan Jokowi yang membangun lewat utang negara, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan pembangunan dapat dilakukan tanpa utang.

Hal tersebut katanya sangat mungkin, sehingga tidak membebani anggaran negara.

Hal tersebut disampaikan Sandi ketika berkunjung ke acara Maulid Nabi di Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa (11/12/2018).

Sandi yang diketahui merupakan mantan investor infrastruktur itu mengaku pernah menjalankannya sejumlah proyek besar tanpa membebani uang rakyat.

Sandi berjanji apabila dirinya terpilih bersama capres Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia tetap dilanjutkan dan ditingkatkan.

Namun, dengan pendekatan yang berbeda, Sandi menjelaskan pendekatan yang dimaksud adalah mengandalkan sektor kemitraan dengan swasta atau lewat penganggaran dengan dana jangka panjang.

“Saya pernah turut membangun infrastruktur jalan tol Cipali 116 kilometer tidak memakai uang negara dan membebani utang untuk negara dan BUMN,” jelas Sandi.

Menurut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, kuncinya melibatkan dunia usaha dan swasta. Bukan hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di samping dana swasta murni, pemerintah katanya juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Public Private Partnership (PPP).

Hanya saja, walau skema PPP atau KPBU sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan.

“Skema ini biasa didanai dengan system availability payment atau concession. Untuk memastikan tata kelola yang baik, good governance, skema ini juga bisa dilakukan dengan pola solicited atau unsolicited,” jelas Sandi. [wartakota]

BERIKUTNYA
SEBELUMNYA