GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak batal menghadiri acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Padahal menurut jadwal, orang nomor satu di Indonesia ini akan hadir di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta.
Sebagai pengantinya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang hadir dalam acara Hari HAM Internasional tersebut. JK dalam pidato sambutannya menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi karena berhalangan hadir akibat padatnya aktivitas.
"Pak Presiden meminta maaf atas kesibukannya sehingga tidak dapat menghadiri. Saya diminta beliau (Presiden Jokowi) karena kesibukannya yang tidak bisa ditunda," ujar JK di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).
JK mengatakan, seharusnya dirinya datang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk agenda serupa. Tapi mendadak diberitahu oleh Presiden Jokowi untuk datang ke acara Komnas HAM.
"Tapi kata Presiden di Komnas HAM saja dibanding Kemenkumham. Sehingga yang mengisi di Kemenkumham hanya menterinya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo direncanakan hadir dalam acara hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional yang diselenggarakan di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal menjadi kepala negara yang pertama kali hadir setelah 25 tahun Komnas HAM berdiri. Menurutnya, ini merupakan sejarah bagi Komnas HAM.
"Kalau Pak Jokowi datang ke Komnas HAM ini kedua kalinya. Sebagai Gubernur DKI waktu itu datang ke Komnas HAM. Sebagai presiden, ini adalah sejarah. Karena untuk pertama kalinya sejak berdirinya Komnas HAM 25 tahun yang lalu, presiden akan datang ke Komnas HAM," katanya.
Ulung menjelaskan, akan hadirnya Jokowi sebagai kepala negara merupakan undangan dari Komnas HAM. Hal ini dilakukan untuk meminta komitmennya dalam penegakan HAM di Indonesia.
Ulung mengaku tidak banyak tahu mengapa presiden sebelum-sebelumnya tidak berani menginjakkan kaki di kantor Komnas HAM. Namun, dia tidak menampik bahwa itu berkaitan komitmen mereka mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM. [jpc]