GELORA.CO - Puluhan ulama Nahdliyyin kembali menggelar pertemuan (halaqah) yang ke dua di Ponpes Chasbullah Bahrul Ulum, Jombang. Dalam pertemuan ini, para ulama salah satunya sepakat
Juru bicara dalam halaqah, Choirul Anam mengatakan, para ulama yang hadir sepakat menjadikan Komite Khittoh Nahdlatul Oelama (NO) wadah berkumpulnya para keturunan pendiri NU.
Komite tersebut dipimpin Pengasuh PP Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Adik kandung Gus Dur itu akan dibantu Kiai Hasib Wahab, Dr Nasikhin Hasan, Prof Ahmad Zahroh, Gus Fahmi Sodik, Gus Hasyim Karim dan Gus Solahul Aam Wahib.
Narasi terkait pembentukan Komite Khittoh NO ini, lanjut Anam, akan dimintakan restu dan doa ke para ulama besar NU. Antara lain ke Kiai Maimun Zubair, Kiai Tholhah Hasan dan Kiai Mustofa Bisri.
"Komite ini targetnya melaksanakan khittah NU. Karena selama ini kami tidak diberi contoh pelaksanaannya oleh pengurus PBNU. Contohnya Rais Aam PBNU tidak boleh mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan politik. Itu anggaran dasar, tapi kan tidak berlaku bagi Kiai Ma'ruf dan tidak berlaku bagi Presiden Jokowi," kata Anam kepada wartawan usai halaqah, Rabu (14/11/2018).
Dia menjelaskan, dalam anggaran dasar NU, Rais Aam PBNU boleh digantikan oleh wakilnya jika berhalangan tetap. Namun, aturan organisasi itu tak berlaku pada kasus Ma'ruf Amin yang maju sebagai Cawapres pasangan Jokowi. Menurut dia, mekanisme penggantian Ma'ruf sebagai Rais Aam menabrak anggaran dasar NU.
"Sekarang ini Kiai Ma'ruf diganti saat tidak berhalangan tetap," terangnya.
Oleh sebab itu, kata Anam, para ulama Nahdliyyin peserta halaqah menyerukan ke PBNU agar menggelar muktamar NU Luar Biasa. Muktamar tersebut untuk memilih Rais Aam yang baru.
"Kami serukan kepada PBNU untuk segera memaanggil seluruh ulama dan pengasuh pesantren se Indonesia untuk mengangkat Rais Aam yang baru," tegasnya.
Tak hanya itu, tambah Anam, pihaknya juga akan mempertanyakan langkah Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin sebagai wakilnya di Pilpres 2019.
"Nanti juga akan kami tanyakan ke Presiden Jokowi dan 9 partai pengusung, termasuk PKB pasti tahu dan paham kalau ada larangan Rais Aam dicalonkan maupun mencalonkan diri. Ini mau kami tanyakan, apa sesungguhnya maunya Presiden, kok bisa nyomot begitu saja," tandasnya. [dtk]