GELORA.CO - Selaku pengguna anggaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin Imam Nahrawi dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi dana Perkemahan Pemuda Islam 2017.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Syafti Hidayat menilai sangat politis jika pihak Polda Metro Jaya hanya memeriksa Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak ketimbang Imam Nahrawi.
"Sangat politis. Harusnya Menpora yang dipanggil dulu. Baru yang lainnya dipanggil sebagai saksi," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/11).
Sebelumnya, Menpora Imam Nahrawi mengaku terkejut mendengar kabar pihak kepolisian mengusut dugaan penyelewengan anggaran kegiatan kemah dan apel Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor 2017 yang diinisiasinya institusinya. Sebab, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan tidak ada temuan janggal apapun.
"Makanya kasus ini terkesan dipaksakan. Karena tidak ada kerugian negara. Jangan sampai lembaga penegak hukum dijadikan alat politik oleh kekuasaan. Ini namanya abuse of power," pungkas Uchok, sapaannya. [rmol]