GELORA.CO - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla akan memanggil pengurus masjid yang diduga terpapar paham radikal. Itu tindak lanjut dari laporan Badan Intelijen Negara (BIN).
DMI, kata JK, sudah mengantongi data-data masjid yang diketahui terpapar penceramah berpaham radikal. Masjid tersebut berada di kantor-kantor pemerintah.
"Ini segera ini akan kita panggil dan undang mereka," ujar JK kepada wartawan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (25/11/2018).
Dalam kesempatan itu, JK juga mengusulkan agar masjid-masjid di instansi pemerintah diketuai langsung pejabat tinggi yang mengerti agama. Hal tersebut untuk memudahkan pengawasan masjid dari paham radikal.
"Jadi umumnya masjid pemerintah ini diurus oleh pegawai-pegawai tingkat di bawah, sehingga sulit kontrolnya. Kita minta pengurus masjid itu diketuai pejabat lebih tinggi yang memahami keagamaan dan juga menguasainya. Sehingga bisa tersaring sistemnya itu," kata JK.
Sebelumnya, BIN menyampaikan sebanyak 41 dari 100 yang ada di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, terpapar radikalisme. BIN menjelaskan hal tersebut disimpulkan berdasarkan hasil survei.
"Hasil survei terhadap kegiatan khotbah yang disampaikan beberapa penceramah. Survei dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN," kata juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto.
Pernyataan soal 41 masjid terpapar radikalisme ini sebelumnya disampaikan oleh Kasubdit di Direktorat 83 BIN Arief Tugiman dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/11/2018). [rky]