GELORA.CO - Badan Intelijen Negara dinilai tengah menjalankan politik genderuwo dengan menyatakan puluhan masjid di lingkungan instansi pemerintah terpapar radikalisme.
"Ini merupakan politik genderuwo. Nakut-nakuti pekerja BUMN," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/11).
Dia menyebut, pola yang dilakukan sekarang mirip dengan cara-cara Partai Komunis Indonesia (PKI) yakni menuduh umat Islam. Seharusnya, BIN memiliki tolak ukur atau indikator yang menguatkan seseorang ataupun kelompok menjadi radikal.
"BIN harus tahu penyebab orang jadi radikal yaitu kemiskinan dan hak-haknya tidak terpenuhi atau tertekan. Gaji pegawai BUMN besar, mana mungkin jadi radikal," jelas Arief.
Jikapun ada pegawai BUMN berpenampilan seperti disyariatkan Islam maka jangan langsung dituduh radikal. Sebab bisa saja mereka sehabis pulang kantor melakukan kajian agama.
"Ini juga berpengaruh terhadap BUMN. Orang jadi takut garong, maling dan korupsi," pungkas Arief.
Sebelumnya, BIN menyampaikan ada 41 dari 100 masjid di lingkungan pemerintahan seperti kementerian, lembaga, dan BUMN yang terindikasi terpapar radikalisme.
Menurut Juru Bicara BIN Wawan Purwanto, data tersebut merupakan hasil penelitian Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu. [rmol]