GELORA.CO - Sejumlah tokoh mengusulkan momen pengakuan berbohong Ratna Sarumpaet pada 3 Oktober menjadi 'hari antihoax nasional'. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah setuju dengan beberapa syarat.
"Ya asal tokohnya jangan satu, tokohnya harus banyak. Yang bohong itu, yang menjadi korban kebohongan itu bukan hanya Pak Prabowo, tapi Pak Mahfud Md (eks Ketua MK) juga," ujar Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/10/2018).
Fahri menyeret nama Mahfud bukan tanpa alasan. Fahri berbicara soal gagalnya Mahfud menjadi cawapres petahana Presiden Joko Widodo.
"Kalau Pak Prabowo dan Pak Mahfud Md jadi dianggap sebagai ikon korban kebohongan dan mereka yang mengusulkan, saya kira dua-duanya bagus. Satu mewakili dibohongi negara, satu diwakili dibohongi rakyat. Kan sempurna, gitu kan," tutut Fahri.
Fahri meminta masyarakat berlaku adil dalam kasus Ratna. Masyarakat diminta Fahri juga menyoroti kebohongan negara.
"Pokoknya yang penting figurnya kita akui bahwa negara juga berbohong, pemerintah juga berbohong, rakyat juga berbohong. Ratna Sarumpaet itu adalah rakyat, dia berbohong dan dia sudah ngaku berbohong, tapi pemerintah berbohong nggak pernah mengaku berbohong," sebut Fahri.
Fahri berbicara lebih jauh soal kegagalan Mahfud menjadi cawapres. Menurut Fahri, Mahfud juga jadi korban kebohongan, tepatnya korban kebohongan negara.
"Mahfud Md mengatakan kepada wartawan 'ini panggilan sejarah', akhirnya yang dipilih Jokowi... 'saya sudah menjahit baju, besok saya akan ke KPU'. Ini dia ngomong di hadapannya publik ada politisi yang marah, yang pesta, dan lain sebagainya," kata Fahri.
"Ternyata Pak Jokowi mengumumkan orang yang berbeda. Pertanyaan, di sini ada kebohongan menjadi tersangka, di sana ada kebohongan tidak jadi tersangka. Kan nalar hukum kita harus fair dong," imbuhnya. [dtk]