GELORA.CO - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan melaporkan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Bawaslu. Pelaporan ini terkait pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank.
"Kami akan laporkan ke Bawaslu apa yang dilakukan Pak Luhut dan Sri Mulyani agar menjadi pelajaran bagi menteri dan pejabat lainnya," ujar Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).''
Riza mengatakan hal yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani merupakan tindakan yang tidak bijak. Menurutnya, sebagai pejabat, mereka seharusnya dapat membedakan mana tempat untuk berkampanye.
"Itu juga tindakan yang tak adil, tak bijak, tak profesional, berpihak pada calon, harusnya pejabat netral," kata Riza.
"Harusnya mereka memberi teladan dan contoh yang baik, bahwa pejabat harus adil, terbuka, transparan, independen, dan harus bisa membedakan di mana tempat berkampanye dan di mana tempat menyampaikan kinerja pemerintahan," sambungnya.
Terlebih, menurutnya, hal ini dilakukan di forum IMF. Dia mengatakan hal tersebut tidak bijaksana.
"Apalagi kepada orang asing di forum IMF yang biayanya sangat mahal, sangat tidak bijaksana," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal pose satu jari saat penutupan IMF-World Bank (WB) Meeting di Bali, Minggu (14/10/2018). Saat itu Luhut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bos IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berpose bareng di atas panggung.
Luhut tampak bergaya satu jari dan dia mengajak Christine Lagarde, yang sebelumnya berpose dua jari, berganti menjadi satu jari. Lagarde kemudian sempat mengganti pose menjadi satu jari.
"Oh, itu kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang jadi saya bilang begini (angka satu). Dia bilang victory, different, terus dia jadi (angka satu), ha-ha-ha.... Jadi kita ketawa lepas. Kalau beneran juga nggak apa-apa," jelas Luhut di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa (16/10/2018). [dtk]