GELORA.CO - Muktamar Pemuda Muhammadiyah XVII yang rencananya digelar di Yogyakarta pada 25-28 November diduga mendapatkan intervensi dari Polda DIY. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simajuntak mengungkapkan menerima laporan tersebut dari pimpinan di daerah.
Menanggapi dugaan tersebut, Dahnil melayangkan surat ke Mabes Polri, Jakarta Pusat, untuk mendapatkan kejelasan intervensi.
"Surat tersebut sudah dikirimkan secara langsung hari ini jam 13:00 WIB," ujar Dahnil kepada kumparan melalui sambungan telepon, Rabu (17/10)
Dahnil menambahkan surat tersebut dikirimkan oleh Bendahara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdurrahman.
Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri Tirto Karnavian tertanggal 17 Oktober 2018. Salah satu isi surat tersebut adalah meminta kejelasan apakah tindakan yang diduga intervensi oleh Polda DIY merupakan perintah dari Polri atau tidak. Hingga pukul 15:00 WIB, surat tersebut belum ada tanggapan dari pihak Polri.
Berikut isi surat secara lengkap yang dilayangkan oleh Fuji:
Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilaporakan dari pihak panitia penyelenggara bukanlah intervensi. Namun hanya wujud antisipasi perihal kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan sejak awal.
"Ini analisis saya, misalnya calon ada si A, si B, si C. Oh si A ini pengikutnya siapa saja, si B pengikutnya siapa saja, si C pengikutnya siapa saja. Ini untuk memetakan apakah ada kerawanan atau tidak. Kerawanan ini kira-kira ada akses enggak kira-kira ada pertentangan enggak. Kalau mereka ada pertentangan mengganggu Kamtibmas atau tidak. Kan gitu," ujar Yuliyanto. [kmp]