Oleh: Arief Gunawan*
DI Tahun 1913, Ki Hadjar Dewantara menulis satu artikel yang mengecam pemerintah kolonial Belanda yang akan menyelenggarakan pesta besar-besaran dengan biaya dari uang rakyat.
Pesta untuk kesenangan kaum elit penjajah itu sangat kontras dengan keadaan kehidupan bumiputera terjajah yang terpuruk oleh kemiskinan dan berbagai kesengsaraan akibat tekanan sistem perekonomian yang menindas.
Di koran De Express milik Ernest Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudi), edisi 13 Juli 1913, Dewantara menulis kritiknya yang tajam dan mencela orang Belanda itu, berjudul: Als Ik Eens Nederlander Was, atau Seandainya Aku Orang Belanda…
"Kalau aku orang Belanda aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah aku rampas kemerdekaannya…" demikian salah satu paragraf artikel tersebut.
Pesta perayaan yang dimaksud yang dikecam oleh Dewantara adalah peringatan 100 tahun Belanda bebas dari penjajahan Perancis yang dirayakan khususnya di tanah Jawa, dengan memungut biaya dari rakyat.
Akibat tulisan itu Dewantara dibuang ke Bangka.
Sebelumnya sebagai perlawanan ia bersama Cipto Mangunkusumo mendirikan koalisi bersama rakyat dan tokoh-tokoh pergerakan yang diberi nama Komite Bumiputera.
Ki Hadjar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo ditangkap, Deuwes Dekker membelanya melalui tulisan berjudul: Onze Helden: Tjipto Mangunkusumo en Suwardi Surjaningrat, atau Pahlawan-Pahlawan Kita: Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.
Boro-boro melunak oleh kritik; pemerintah kolonial Belanda malah kalap, mengintimidasi dan melakukan character assassination (pembunuhan karakter) terhadap para tokoh.
Ketiga tokoh ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai, berdasarkan Exorbitante Rechten atau Hak-Hak Istimewa Gubernur Jenderal untuk Mengadili Orang Tanpa Pengadilan, dibuang ke Belanda selama bertahun-tahun.
Kini, 105 tahun kemudian, yaitu 8 Oktober 2018, atau hari Senin lusa, pesta pora dengan menghambur-hamburkan uang rakyat demi untuk kesenangan para elit kekuasaan dan tuan-tuan bangsa asing, akan kembali terulang, berupa pesta pertemuan IMF dan World Bank.
Demi gengsi dan kebanggaan palsu terhadap jalan sesat perekonomian neoliberal yang tidak membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan perekonomian nasional pesta ini akan dibikin di Pulau Dewata, dan diperkirakan akan menghabiskan lebih dari 855 miliar rupiah.
Tragis dan ironis pesta pertemuan yang dipersembahkan untuk tuan-tuan asing ini akan berlangsung di tengah tangisan kepedihan dan kesengsaraan rakyat, khususnya rakyat Palu, Donggala, dan Lombok yang baru saja tertimpa musibah maha hebat, yaitu gempa bumi dan tsunami.
Sikap menghamba kepada asing ini juga persis dengan tingkah raja-raja feodal, despot & tiran tempo dulu yang suka memanjakan asing. Notabene: kebetulan Menkeu Sri Mulyani oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo pernah dikatakan sebagai SPG (Sales Promotion Girl) IMF dan World Bank.
Menurut berita, selain akan dimanjakan oleh berbagai fasilitas mewah berstandar internasional, para anggota delegasi juga dijamin aman-nyaman dan bakal menerima layanan quick respon dalam waktu 10 menit kalau-kalau terjadi bencana alam atau kejadian lainnya dengan disediakannya 30 helikopter untuk evakuasi.
Untuk hiburan bagi tuan-tuan antara lain disediakan kapal pesiar dengan kapasitas 3.000 penumpang, termasuk layanan rumah sakit apung, dan pengamanan laut serba maksimal.
Tokoh bangsa Dr. Rizal Ramli sendiri mengkritik keras pesta pora ala neoliberal ini, antara lain menurutnya karena tidak mencerminkan empati atas berbagai penderitaan yang sedang dialami oleh rakyat, khususnya kondisi perekonomian rakyat.
Dalam pandangan masyarakat awam pun dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk kemaslahatan rakyat, seperti untuk memaksimalkan pembelian alat-alat pendeteksi tsunami, recovery para korban gempa dan tsunami, membangun dan memperbaiki gedung-gedung sekolah di banyak daerah yang masih di bawah standar kelayakan, dan banyak lagi.
Tentang paham sesat perekonomian neoliberal Sukarno sendiri yang mengatakan "liberalisme (neoliberalisme) merupakan ibu semua bencana..."
"Kita tidak dapat mengambil manfaat seratus persen daripada kekayaan bumi dan air kita kalau imperialisme ekonomi masih bercokol di bumi kita, laksana lintah menghisap darah, laksana kemladen (parasit) yang membinasakan pohon, liberalisme telah membawa banyak bencana…" [rmol]
*) Penulis adalah wartawan senior