GELORA.CO - Pemerintah merespons cepat peristiwa pembakaran bendera tauhid di Garut oleh anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser) pada Senin kemarin, 22 Oktober 2018.
Sejumlah pejabat teras seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, langsung menggelar rapat koordinasi, Selasa, 23 Oktober 2018.
Wiranto mengakui pada tanggal 22 Oktober 2018 saat acara Peringatan Hari Santri Nasional ketiga di Lapangan Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut yang dihadiri oleh kurang lebih 4.000 orang peserta dari berbagai Ponpes dan Ormas Islam, telah terjadi peristiwa pembakaran bendera yang berlafalkan kalimat tauhid dan ikat kepala yang oleh pembakar.
Wiranto menyampaikan pelaku meyakini apa yang dibakar itu sebagai simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Di mana HTI adalah ormas yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia berdasarkan keputusan pengadilan," kata Wiranto dalam konferensi persnya.
Menyikapi peristiwa itu, lanjut Wiranto, hari ini digelar rapat bersama untuk membedah secara transparan apa yang sesungguhnya terjadi.
Salah satu alasannya karena saat ini peristiwa tersebut telah berkembang secara meluas dengan berbagai pendapat yang cenderung mengadu domba antar-ormas, bahkan antarumat beragama yang dapat menimbulkan terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat.
"Yang pada akhirnya hanya akan mengusik persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk mengambil Iangkah-langkah dalam rangka menjaga stabilitas di masyarakat," kata Wiranto. [viva]