GELORA.CO - Di samping situasi internasional, situasi domestik akan mempengaruhi pilpres 2019 terutama kecenderungan pemilih dalam menentukan pilihannya. Dari dua kandidat, Prabowo dan Jokowi, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan tersebut jika dimanage dengan benar akan mempengaruhi pemilih dan menentukan hasil akhir Pemilu.
Meski Jokowi hampir menguasai sumber daya, tapi sebagai petahana ia tidak bisa lagi untuk melemparkan janji-janji. Sementara Prabowo memiliki kesempatan untuk memberikan janji kepada rakyat, sementara inti dari kampanye adalah memberikan janji janji kepada rakyat.
Pakar Ilmu Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid menyatakan, ada 7 faktor yang akan membuat petahana kalah, salah satu faktor tersebut adalah menurunnya nilai rupiah. “Jika sampai hari H Pemilu, nilai dollar Rp 15.000 atau lebih, maka Jokowi akan dikalahkan oleh dollar, bukan oleh Prabowo”.
Menurut Ryaas, secara formal dukungan ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak bisa diharapkan untuk memenangkan pasangan capres. Karena situasi domestik yang terjadi gamblingnya sangat tinggi. Jokowi memang sudah menguasai 20 persen pemilih loyal yang tidak akan berubah pilihannya. “Artinya bom atom meledakpun tidak akan berpindah lagi itu, itu jumlah yang besar, Luar biasa”.
Tapi bagi pemilih rasional, faktor domestik ini bisa membuat Jokowi ditinggalkan pada pilpres mendatang.
Berikut 7 fakta menurut Prof Ryaas yang akan membuat Jokowi berat memenangkan Pilpres meski didukung kekuatan yang begitu besar baik partai maupun para pemodal:
1. Tutupnya Ribuan Perusahaan
Tutupnya ribuan perusahaan di seluruh Indonesia. Itu sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Kenapa perusahaan itu tutup, karena perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya dari impor itu kolaps, nggak mampu lagi bayar operasional. Ada 50 atau 100 perusuhaan tekstil di Jawa Barat sudah nyungsep. Saya baca tadi di media online berita Kadin, 3000 lebih perusahaan anggota Kadin yang mengerjakan proyek infrastruktur belum dibayar.
2. Gelombang PHK
Gelombang PHK dan pengangguran sebagai konsekuensi dari tutupnya perusahaan-perusahaan besar.
3. Masalah BPJS
Soal BPJS di mana rumah sakit semua komplain belum dibayar. Saya belum cek betul apakah tidak dibayarnya itu karena dana BPJS dipakai untuk proyek infrastruktur, karena ada isu begitu, atau karena dananya tidak cukup karena tanggungannya lebih besar daripada biaya penanggungan. Sehingga ada usul kepada presiden untuk menaikkan iuran BPJS. Kenaikan iuran BPJS ini akan berbahaya buat Jokowi karena menaikan harga minyak saja tidak berani, walaupun harga minyak sudah kedodoran. Belum lagi akibat pemerataan harga BBM dari Sabang sampai Merauke. Itu pertamina bangkrut di wilayah Papua dan Indonesia Timur. Nah, masalah BPJS sangat dahsyat seandainya terbukti dananya dipakai untuk infrastruktur. Sementara kalau iuran BPJS dinaikkan rakyat langsung akan teriak.
4. Bangkrutnya Beberapa BUMN
Beberapa BUMN kita diprediksi sebentar lagi akan bangkrut karena pinjaman yang 50 juta dolar dari China itu ke beberapa Bank seperti Bank Mandiri, BRI dll untuk membangun infrastruktur yang mangkrak. Makanya aneh ketika dipaksakan BUMN yang bukan bidangnya mengerjakan infrastruktur. “BUMN yang karya karya itu kan kontraktor sebenarnya tapi dipaksa menjadi investor. Coba bayangkan, apa nggak ngawur ini”.
5. Utang yang terus membengkak
Utang yang terus membengkak ini yang sering dibicarakan. Bersilat lidahlah Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Rizal Ramli dan masing masing kubunya yang mengatakan kita kelola utang secara prudent, yang mengatakan ini sudah lampu merahlah utang. Saya sebagai bukan ahli keuangan dan ekonomi cuma bilang begini saja. “Utang bukan diukur dari sekian persen dari PDB tapi hitunglah dari kemampuan membayar cicilan. Itu lebih riil kan. Sekarang APBN mampu gak bayar cicilan. Faktanya adalah untuk membayar cicilan tahun ini itu pinjem. Jadi jangan sok bicara ekonomi makro ini masih sekian persen dari PDB dll. bukan itu. Aspek membayar cicilan itu, sanggup tidak APBN kita. Ternyata kan tidak. Tapi orang ekonomi terlalu teoritis semua.”
6. Isu Impor
Baik impor garam, beras, bawang dan lain lain. “Bukan rahasia lagi dalam impor itu ada kongkalikong. Gak mungkin dapat izin impor itu kalau tidak menyogok. Gak ada impor itu yang gratis.”
Nah, Ada pejalasan dari Menteri Perdagangan Enggartiarso Lukito bahwa semua impor beras itu perintah Jusuf Kalla. “Dia bilang semua keputusan berdasarkan rapat koordinasi. Dengan Menko Ekuin. Jadi penambahan menjadi dua juta ton itu perintah JK dengan alasan karena takut ada chaos.”
7. Anjloknya Nilai Rupiah
“Tadi saya kasih statemen itu kalau dollar bertahan 15 ribu atau lebih buruk lagi sampai hari H pemilu, Jokowi bukan dikalahkan Prabowo tapi dikalahkan oleh dollar. Pasti kalah. Kenapa? “Karena menurunnya nilai rupiah itu sekaligus memukul daya beli kita dalam pasar internasional, tidak mungkin kita hidup dari domestik. Dan di situlah kita hancur.”
Saya tiga bulan lalu bertemu dengan teman teman saya di Singapura dan orang-orang perbankan. Mereka cerita sama saya, “Pak Ryaas itu rupiah tidak mungkin menguat selama neraca perdagangan anda deficit. Tidak mungkin karena anda butuh dollar terus kalau Anda butuh dollar terus anda harus beli dollar terus. Kalau Anda beli terus harga naik.”
Jadi tidak usah pakai ilmu tinggi-tinggi kalau mau perbaiki nilai rupiah, maka perbaiki neraca perdagangan. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau ekspor tidak ada. Karena dolar akan masuk kalau ada ekspor.”Khayalan aja itu bilang rupiah akan menguat”.
Ryaas Rasyid [swr]