GELORA.CO - Pengakuan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang berbohong telah dianiaya berbuntut panjang. Tak hanya dilaporkan oleh berbagai pihak karena dituding menyebarkan hoaks, Ratna juga dicopot dari jabatannya sebagai juru kampanye Prabowo-Sandi.
"BPN sudah memutuskan memberhentikan beliau (Ratna) sebelum surat itu ada. Sejak tadi kita tahu kebohongan dia,” kata Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (3/10).
Tak berselang lama dari keputusan pemecatan itu, Ratna kemudian melayangkan surat pengunduran dirinya sebagai juru kampanye Prabowo-Sandi. Ratna merasa kebohongan yang dibuatnya telah merugikan Prabowo-Sandi dan tim pemenangannya.
Surat pengunduran diri Ratna itu ditujukan langsung kepada Prabowo dan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.
“Setelah kita semua dalam dua hari terakhir, terbelenggu masalah emosoinal yang terjadi sebagai akibat perbuatan saya, maka sebagai pertanggungjawaban moral saya, bersama ini Ratna Sarumpaet mengundurkan diri dari Tim Pemenangan Prabowo Sandi sebagai Jurkamnas, no urut 42,” kata Ratna dalam surat resminya.
Sosok kontroversial yang dicopot usai melakukan blunder politik tidak hanya Ratna saja. Sebelumnya dari kubu Jokowi-Ma'ruf, pengacara Farhat Abbas juga mengalami hal serupa.
Melalui akun instagramnya pada September lalu, Farhat menyebut pemilih Jokowi dalam Pilpres 2019 akan masuk surga. Sebaliknya, jika tidak memilih Jokowi akan masuk neraka. Ia tak menyesal menyampaikan hal tersebut dan justru menantang balik mereka yang mengkritik pernyataannya itu.
"Pilih Jokowi masuk surgawi, pilih mereka masuk neraka. Daripada menghina, fitnah, bully atau nyinyir orang? Mending memuliakan orang lain," ujar Farhat kepada kumparan, Rabu (12/9).
Celotehannya itu membuat Farhat dinonaktifkannya dari posisinya sebagai anggota timses Jokowi-Ma'ruf.
"Setahu saya PKB telah menarik Farhat dari daftar jubir untuk paslon presiden-wapres Jokowi-Ma'ruf Amin sejak beberapa waktu lalu, sebelum ada statementnya yang terakhir itu," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (13/9).
Saat itu Arsul menegaskan apa yang disampaikan Farhat sama sekali tidak mewakili TKN Jokowi-Ma'ruf. Arsul juga mengimbau seluruh jubir dan timses untuk menyampaikan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Sehingga harapannya Pemilu 2019 berlangsung dengan damai dan sejuk.
Menanggapi blunder yang dilakukan Farhat dan Ratna tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, elite politik di kedua kubu harus melakukan mengontrol jubir maupun jurkamnya masing-masing dalam menyampaikan statement.
"Intinya jangan sampai jurkam malah jadi bom waktu. Dalam kasus Ratna ini kan luar biasa presedennya. Saya bilang ini gempa politik di internal pak Prabowo shingga efeknya adalah deligiitmasi pak Prabowo dan tim," ucap Qodari.
Apabila kedua kubu tidak mampu menertibkan jurkam ataupun jubirnya masing-masing, maka Qodari berpendapat hal itu bisa mendelegitimasi para paslon. Seperti di kasus hoaks Ratna Sarumpaet, Qodari menilai telah terjadi deligitimasi bagi Prabowo di mata publik.
"Delegitimasinya pertama capres kok dengan mudah dibohongi main terima (info) begitu saja. Kedua memperkuat kesan tim Prabowo seolah-olah motifasinya satu yaitu menyerang pemerintah Jokowi," jelasnya.
Tak hanya kepada Prabowo, deligitimasi itu menurut Qodari juga bisa menimpa jurkam maupun jubir capres nomor urut dua tersebut. Sebab sosok kontroversial di kubu Prabowo-Sandi seperti Ustazah Neno Warisman bisa tidak dipercaya oleh publik.
"Mungkin tidak menurunkan elektabilitas tapi bisa mendeligitimasi pak Prabowo maju ke depan lebih sulit. Menghalangi atau menutup ruang gerak untuk menaikkan elektabilitasnya, karena pak Prabowo posisinya mengejar Jokowi," kata Qodari.
Lebih lanjut, Qodari menilai meski Farhat dan Ratna sama-sama melakukan blunder, hoaks yang dilakukan Ratna jauh lebih berdampak ketimbang pernyataan kontroversial Farhat.
"Tidak bisa disamakan Ratna dan Farhat. Farhat levelnya kontroversial, kalau Ratna ini hoaks, pembohongan publik besar-besaran," pungkas Qodari. [kmp]