GELORA.CO - Sikap diam pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perobekan buku keuangan bersampul merah milik PT Impexindo Pratama yang diduga dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diselidiki.
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai perobekan 19 catatan transaksi di buku tersebut yang diduga dilakukan dua penyidik KPK dari unsur kepolisian, masuk dalam kategori tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK.
Dia mengusulkan agar Dewan Etik harus segera menyelidiki kasus ini karena ada indikasi sebagian pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi, tapi justru menyembunyikan dan berpura-pura tidak tahu.
Pria yang akrab disapa BW menilai bahwa pimpinan KPK telah melakukan tindakan yang tidak patut. Alih-alih menegakan nilai-nilai dasar KPK, yaitu integritas, keadilan, profesionalitas, kepemimpinan, dan religiusitas, mereka justru mengingkari hal tersebut.
“Kini, pimpinan KPK tengah ‘diuji’ dan publik di seantero republik sedang mengamati, apakah masih punya ‘sedikit’ nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (8/10).
Dia mendesak agar KPK turut memeriksa dan memanggil Kapolri Tito Karnavian karena diduga berkaitan dengan perobekan alat bukti kasus penyuapan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Basuki Hariman
“Setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di republik ini untuk mendapatkan konfirmasi sesuai klaim dari Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, yang membantah aliran dana kepada Tito dengan menyatakan ‘catatan dalam buku merah itu belum tentu benar’,” jabarnya.
Dia berharap hasil investigasi Indonesialeaks dijadikan referensi untuk mencari fakta kebenaran dari kasus perobekan tersebut.
“Karena itu, mari kita cari kebenaran dengan menggunakan hasil investigasi dari Indonesialeaks ini,” tukasnya. [rmol]