Oleh : Salamuddin Daeng*
Pemerintah Gentleman : Umumkan 40% Penduduk Termiskin Indonesia Jadi Sasaran Bansos
Ajaib dan Sangat Miris..!! Pemerintah mengumumkan ada 40% penduduk termiskin di Negara ini yang akan menjadi sasaran program perlindungan sosial termasuk di dalamnya program bantuan sosial (Bansos) pada tahun anggaran 2019.
Aneh..!! Padahal baru beberapa pekan masyarakat bangga karena Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melaporkan angka kemiskinan untuk pertama kali dalam sejarah sepanjang era reformasi berada di bawah 10% dari jumlah penduduk, atau tepatnya per Maret 2018 yang sebesar 9,82%.
Sebanyak 40% penduduk termiskin tersebut dihubungkan dengan rancangan dana perlindungan sosial termasuk didalamnya dana Bantuan Sosial yang meningkat dari Rp 287,0 triliun (Tahun 2018) menjadi Rp 381,0 triliun (tahun 2019) hampir mencapai Rp 100 triliun. (buka data RAPBN 2019 yang diajukan pemerintah ke DPR)
Ditegaskan lebih lanjut dalam dalam RAPBN 2019 tersebut bahwa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah untuk memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin di negara ini.
Siapa 40% penduduk termiskin? Ini tentu diketahui dari jumlah penerima Bansos yakni ; Penerima Bantuan Iuran (PBI) 96.8 juta Jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta keluarga atau mecakup 40 juta jiwa (asumsi 4 orang per keluarga). Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) 15,6 juta jiwa. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 261 juta jiwa. Berapa 40 % dari jumlah penduduk tersebut? 104 juta jiwa.
Jadi memang benar menurut versi RAPBN 2019 jumlah penduduk miskin Indonesia paling sedikit 104 juta jiwa atau paling sedikit 40% dari jumlah penduduk.
Pertanyaannya mengapa penduduk termiskin menjadi banyak lagi? tampaknya itu menjadi alasan dana bansos naik sangat fantastis, diantaranya ; Anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dua kali lipat pada tahun depan menjadi Rp 34,4 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun.
Selain itu ada pos alokasi belanja lain-lain, yaitu Rp 8,8 triliun pada APBN 2017 dan diproyeksikan menjadi Rp 38,6 triliun pada akhir 2018. Pada RAPBN 2019 alokasi anggaran belanja lain-lain direncanakan Rp 106 triliun.
Jadi berdasarkan RAPBN 2019 yang diajukan pemerintah jelas sudah bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 40%, bukan dibawah 10% sebagaimana laporan BPS beberapa waktu lalu.
Jadi segeralah BPS mengumumkan angka kemiskinan yang baru sesuai dengan data-data yang dikemukakan pemerintah. Agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui versi mana yang layak dipercaya di Negara ini.
Tak lupa kita berdoa semoga dana Bansos di tahun 2019 tidak disalahgunakan untuk kepentingan money politik dalam Pemilu dan Pilpres 2019 sehingga dana bansos ini bisa membuat kemiskinan di Indonesia tidak lebih dari 5 %.
Bahkan kalau bisa kemiskinan hilang sama sekali dari Bumi Pertiwi Indonesia ini. [swa]