GELORA.CO - Kabar imam besar FPI Habib Rizieq Syihab dicegah pemerintah Arab Saudi ke Malaysia ditanggapi oleh Din Syamsuddin. Ia menyebut hal itu mungkin ada campur tangan pemerintah Indonesia.
"Sangat mungkin ya (ada campur tangan pemerintah). Pemerintah Indonesia kebetulan punya sikap terhadap Habib Rizieq, terutama ketaksukaan atau karena ada mungkin tuduhan tertentu sama mungkin dan sangat lazim terjadi sebuah pemerintah berhubungan dengan pemerintahan luar negeri tempat seseorang itu berada," kata Din kepada wartawan di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).
Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu enggan berkomentar lebih jauh terkait Habib Rizieq. Ia menyebut belum mengetahui apa sebetulnya permasalahannya sehingga Rizieq tidak diperbolehkan meninggalkan Arab Saudi.
"Saya nggak bisa komentar. Saya sedang dalami kasusnya apa, mengapa begitu. Lebih bagus didalami dulu kalau standar ya. Kalau nggak ada alasan membolehkan itu, ya janganlah sampai itu terjadi," imbuhnya.
Ia menyebut hal itu lebih pantas ditanyakan kepada pihak Arab Saudi ketimbang ditanyakan kepadanya. Ia mengatakan apa pun permasalahannya, semua harus selesai berdasarkan fakta.
"Sekali lagi bahwa kemudian ikut campur kesannya itu sangat mungkin bakal lazim terutama untuk ekstradisi. Cuma pertanyaannya, untuk apa? Kalau untuk didatangkan dalam negeri untuk diadili, ya tentu pemerintah punya alasan," kata Din.
Din mengatakan persoalan mengenai Habib Rizieq harus diselesaikan dengan hati-hati mengingat Habib Rizieq sudah dianggap sebagai imam besar FPI. Ia juga menyebut isu mengenai Habib Rizieq jangan sampai mengganggu jalannya pilpres di Indonesia.
"Kalau dicekal mungkin Saudinya senang sama Habib Rizieq. Karena cinta dan sayang, makanya nggak boleh ke luar. Dicekal itu lazimnya seseorang warga negara dicekal oleh pemerintahnya," ungkap Din.
Diketahui sebelumnya, muncul kabar Habib Rizieq dicegah pemerintah Arab Saudi ke Malaysia. Kejadian yang disebut sebagai pencegahan itu disebut berlangsung pada Juni 2018.
Kabar itu disampaikan FPI dan GNPF-Ulama, yang menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon untuk berkonsultasi. Konsultasi itu membahas intimidasi yang dituding dilakukan petugas Imigrasi Arab Saudi terhadap Habib Rizieq Syihab.
Din menilai apa yang terjadi pada Rizieq bukanlah pencekalan dari Saudi. Kalaupun ada pencekalan, berarti itu tanda cintanya Saudi kepada imam besar FPI itu.
Menurutnya, pencekalan biasa dilakukan oleh sebuah pemerintahan terhadap seorang warga negaranya. Namun kasus ini dipandang Din sebagai hal yang berbeda, Rizieq 'dicekal' oleh pemerintah Saudi untuk keluar dari Saudi.
"Kalau ini pencekalan WNI oleh pemerintah luar, bukan pencekalan itu," ujar Din.
Rizieq, dinyatakan pihak GNPF Ulama, dihalangi untuk pergi dari Saudi ke Malaysia. Padahal Rizieq bermaksud menyelesaikan disertasinya setelah Juli 2018. Tak ada alasan yang jelas yang diterima Rizieq terkait penghalangan yang diterimanya untuk pergi ke Malaysia.
Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama al-Shuhaib sebelumnya berbicara mengenai kabar pencegahan Habib Rizieq Syihab yang hendak bepergian ke Malaysia. Shuhaib mengatakan apa yang dilakukan otoritas Arab Saudi semata-mata untuk melindungi Habib Rizieq.
"Jadi pemerintah Arab Saudi cukup menjaga keselamatan Habib Rizieq. Jadi, kalau ada sesuatu yang membuat ketidaknyamanan atau sesuatu yang kurang baik kepada Habib Rizieq, mungkin Arab Saudi lebih menjaga atau melindungi saja," jawab Shuhaib melalui penerjemah resmi kedutaan. [dtk]