GELORA.CO - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta tayangan iklan yang menampilkan Presiden Joko Widodo di sejumlah bioskop dihentikan. Alasannya, hal itu mengindikasikan bentuk kampanye.
“Saya setuju kalau iklan semcam itu dicopot saja. karena alih-alih menghadirkan simpati itu akan menghadirkan antipati. Jadi ini makna negative campaign. Kalau pemerintah memahami ini negative campaign, buat apa dilanjutkan,” ujarnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).
Menurutnya, sah saja pemerintah menayangkan hasil kerjanya kepada masyarakat, tapi harus sesuai dengan tempat dan momentumnya.
“Kalau di tempat publik yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah, sebaiknya tidak melakukan sosialisasi. Mestinya sejak dari dulu dilakukan sosialisasi itu. Karena kan kinerja setiap hari bukan hanya menjelang Pemilu,” paparnya.
Lebih jauh Hidayat menilai, konten dalam iklan tersebut syarat akan kampanye, karena tidak menayangkan hasil kerja dari kominfo itu sendiri.
“Yah Humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah tapi kan pemerintah kontek ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan. Kok bukan kerja Kominfo yang disampaikan malah kerja yang kemudian bisa menimbulkan tafsir bahwa ini menjelang Pilpres dan kemudian bisa ditafsirkan,” tutupnya. [tsc]