Pimpinan KPK: Tidak Menutup Kemungkinan Golkar Terjerat Pidana Korporasi
logo

3 September 2018

Pimpinan KPK: Tidak Menutup Kemungkinan Golkar Terjerat Pidana Korporasi

Pimpinan KPK: Tidak Menutup Kemungkinan Golkar Terjerat Pidana Korporasi


GELORA.CO - Kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 semakin mengganas dan membikin was-was sejumlah pihak, termasuk Partai Golkar yang mulai terseret rasuah itu.

"Tidak menutup kemungkinan Golkar dikenakan pidana korporasi. Mengingat, Golkar sebuah organisasi atau wadah sekumpulan orang yang memiliki tujuan sama," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang melalui keterangan tertulisa lewat pesan elektronik, Senin (3/9).

Ia menjelaskan, korporasi bisa juga diartikan organisasi atau badan atau tempat sekumpulan orang dengan tujuan yang sama.

Kendati demikian, sambung Saut, perlu pembuktian lebih dahulu jika ingin menjerat Golkar dengan pidana korporasi terkait dugaan aliran dana korupsi Proyek PLTU Riau-1.

"Harus dibuktikan lebih dahulu apa seperti apa kaitanya," ungkapnya.

Tersangka suap proyek PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih sempat mengatakan bahwa sebagian uang korupsi yang ia terima diberikan untuk keperluan Munaslub Golkar pada Desember 2017 lalu.

Eni merupakan Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar. Pada saat Munaslub, ia bendahara panitia.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka yakni, Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih, Pemilik Saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga menerima uang sebesar Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap, dengan rincian Rp 4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp 2,25 miliar pada Maret-Juni 2018. Uang itu terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

Adapun peran Idrus, diduga terlibat dalam suksesi kontrak jual beli tenaga listrik atau Power Purchase Agreement PLTU Riau-1 kepada pihak konsorsium.

Imbalannya, Idrus diduga menerima jatah sebesar 1,5 juta dolar AS dari Johannes Kotjo. [rmol]

Loading...
loading...