GELORA.CO - Neno Warisman, salah satu tokoh gerakan #2019GantiPresiden, melaporkan berbagai peristiwa yang dinilai persekusi dan intimidasi yang dialaminya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Selasa (26/9). Bagaimana ceritanya?
Dilianto -Yudha K -- Jakarta
"Ya, tak hanya mengalami persekusi saat menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden, di Jakarta pun aktivitas saya kerap diawasi oleh aparat kepolisian dan orang tak dikenal," kata Neno mengawali bincang-bincangnya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) usai melapor ke Komnas HAM.
Neno mengisahkan sejumlah kejadian pada September ini. Ia mengaku pernah menghadiri pemakaman salah satu kerabatnya. "Saat itu saya difotoin oleh dua petugas berseragam. Dan ketika saya tanya ada apa ya Pak? Mereka lantas menjawab, buat laporan saja Bu. Setelah itu langsung pergi," ucap Neno.
Tak hanya kejadian itu. Dalam satu acara di Kantor Wali Kota Bekasi awal bulan ini yang mengangkat tema tentang pendidikan keluarga, dia pernah dihubungi oleh panitia untuk menjadi pembicara.
"Namun jelang mendekati acara, tiba-tiba panitia meminta saya untuk membatalkan jadi pembicara. Tetapi saya paksakan hadir. Ternyata di lokasi sudah ada beberapa aparat kepolisian," ucapnya.
Neno yang juga memiliki latar belakang sebagai pendidik ini memaksakan diri untuk menjadi pembicara. Ini dikarenakan peserta diskusi yang meminta dirinya untuk berbicara.
"Saya akhirnya jadi pembicara karena permintaan dari jemaah. Namun saya langsung dibatasi waktunya sedikit saja. Saya tahu mereka takut saya berbicara politik. Tanpa diingatkan, saya pun paham dalam situasi apa saya harus bicara ataupun tidak terkait politik," tukasnya.
Tak hanya itu, upaya intimidasi dia rasakan, yakni keberadaan sebuah mobil yang melintasi rumahnya. "Dan saya paham sekali bahwa tetangga saya tidak ada yang punya mobil Range Rover warna hitam. Mobil itu seharian melintasi rumah saya. Dan saya melihat sendiri dari dalam rumah," ungkapnya.
Selain itu, pada 10 September 2018, Neno dan kerabatnya pergi ke Bandung. Selama perjalanan dari Jakarta dirinya dibuntuti oleh sebuah mobil yang di dalamnya ditumpangi banyak pria.
"Saya kurang jelas melihat wajah orang-orang yang saat itu memakai baju biasa. Ke mana pun kami hadir di suatu tempat mobil itu terlihat. Namun, setibanya kami di salah satu rumah seorang jenderal TNI yang juga tokoh masyarakat Bandung, mobil tersebut tidak terlihat lagi," tuturnya.
Tak sampai di situ, saat dia melaporkan ke Komnas HAM, pembantu rumah tangganya bercerita kejadian janggal adanya seorang ojek online yang berputar-putar di depan rumahnya selama satu jam.
"Asisten rumah tangga saya pun akhirnya bertanya kepada ojek online yang berdiri di depan rumah. Orang itu bilang sedang menunggu orderannya. Yang ternyata jalannya berbeda dengan jalan rumah saya," ucapnya.
Akhirnya setelah dibilang salah alamat oleh pembantunya, kata Neno, ojek itu pun pergi, namun tidak lama balik lagi ke lingkungan komplek rumah Neno.
"Tak lama ojek itu berhenti di rumah tetangga saya. Dan orang itu masih terlihat oleh CCTV rumah saya sambil memegang handphone. Anehnya selama satu jam berputar di sekitar komplek, ojek online itupun tidak terlihat menarik penumpang," terang Neno.
Bahkan yang lebih mencurigakan, ojek itu bertanya kepada anak-anak kecil di sekitar rumah Neno untuk menanyakan plat nomor mobilnya yang beberapa waktu lalu terbakar. "Kok iseng amat seorang ojek online menanyakan mobil saya yang terbakar. Padahal saat itu terbakarnya pun saat mobil sedang parkir di malam hari dalam kondisi mati," terangnya.
Tak lama kemudian salah satu anak ada yang melapor ke pembantunya, hingga kemudian ojek tersebut ditanya maksud dari pertanyaan itu. "Ojek itu pun menjawab singkat, memangnya nggak boleh saya nanya? Dan kenapa saya dicurigai," kata Neno menirukan ucapan dari ojek tersebut sebagaimana saat ditanya oleh asisten rumah tangganya.
Seperti diketahui sebelumnya, mobil Daihatsu Xenia hitam milik Neno terbakar di depannya di kawasan Kelapa Dua, Cimanggis pada Rabu (18/7) sekitar pukul 22.00 WIB.
Atas segala kejadian yang dialaminya oleh oknum aparat kepolisian, Neno meminta bantuan dari Komnas HAM agar ikut mengusut kejadian tersebut. “Kami datang ke sini dengan pertimbangan yang matang di mana kami yang pesimis terhadap penegakan hukum di negara ini, tapi kami hari ini yakin Komnas HAM mampu menjunjung keadilan dan mengembalikan marwah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan mengedepankan hukum,” ucap Neno di depan sejumlah komisioner Komnas HAM di Jakarta, Selasa (25/9).
Neno menuturkan, tindakan yang dinilai persekusi dan intimidasi itu, tak hanya terjadi di satu daerah. "Jumlahnya enam, mulai dari Batam, Riau, Samarinda, Surabaya, Tangerang (Selatan), satu lagi Bekasi. Ada enam. Kita berharap Komnas HAM dapat memberi keadilan, dan suatu sikap keberpihakan karena tidak ada satupun dari yang dilakukan #2019GantiPresiden ini tidak melanggar hukum, ini hal yang paling penting," jelasnya.
Terpisah, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan selalu bersikap netral, termasuk dalam perhelatan pemilihan calon presiden dan wakil presiden periode 2019. "Kita sudah tegaskan berulang kali, Polri netral, tidak ada keberpihakan terhadap siapapun," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dikonfirmasi INDOPOS.
Meski demikian, dia mengakui, pihaknya beberapa kali enggan memberikan izin atau menerima surat pemberitahuan kegiatan itu dengan alasan keamanan. Faktor ini penting mengingat akan diselenggarakannya momen besar pesta demokrasi lima tahunan. Namun dipastikannya tindakan yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). "Kita tangani sesuai aturan, kan begitu," jelasnya.
Soal proses laporan tersebut, Polri akan menunggu laporan dari Komnas HAM. "Dari Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Polri kalau ada keluhan dari masyarakat," ucapnya. Setelah laporan itu diterima pihaknya nantinya akan disalurkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
"Nanti Propam akan memeriksa dan berkoordinasi soal hasil pemeriksaan ke Komnas HAM. Kalau laporannya mencakup beberapa Polda, mungkin Mabes Polri yang akan menangani," jelas Setyo.
Setyo juga menegaskan, penolakan izin kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah oleh pihaknya bukan berdasarkan instruksi Kapolri. Melainkan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Bukan (Instruksi Kapolri), tapi undang-undang yang memerintahkan demikian. Berdasarkan pasal 15 UU No 9 Tahun 1998, kalau tidak memenuhi syarat pasal 6, maka pasal 15, kita bisa membubarkan,"tegas jenderal berbintang dua itu.
Sebelumnya, Neno Warisman dan sejumlah deklarator gerakan #2019GantiPresiden mendatangi kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9). Mereka melaporkan penolakan deklarasi gerakan tersebut di sejumlah daerah oleh lembaga kepolisian.[jpnn]