GELORA.CO - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengungkapkan, aksi honorer K2 (kategori dua) dan non kategori akan makin membesar bila pemerintah tidak secepatnya memberikan solusi. Honorer K2 se-Indonesia sudah cukup lama bersabar dan ini tidak bisa dikendalikan lagi.
"Saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana aksi-aksi honorer K2. Semakin ganas guru-guru di daerah," ujar Lukman kepada JPNN, Jumat (21/9).
Guru honorer K2 dan non kategori bersatu untuk melawan kebijakan pemerintah. Mereka juga mendesak kepala daerah dan DPRD untuk mencarikan solusi.
"Kami di daerah semakin didesak guru honorer. ADKASI pun sudah memberikan dukungan dengan mendesak revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tinggal pemerintah ini yang harus bersikap," ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah harus secepatnya mengambil sikap. Jangan sampai gelombang aksi kian besar. Dia juga khawatir ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan massa honorer K2 jika masalah ini tidak segera dicarikan solusinya.
Saat ini, lanjutnya, aksi honorer K2 masih terkendali. Lewat audiensi, demo, istighosah dan mogok. Namun, bila ini dibiarkan terus tanpa solusi akan berbahaya.
"Di Bintuni sudah ada yang segel kantor. Ini K2 mulai berani. Mereka akan buat aksi protes yang bisa menarik perhatian pemerintah. Namun ini jangan disalahkan karena kondisi mereka terjepit. Barangkali kita juga akan seperti itu bila berada di posisi mereka," tuturnya.
ADKASI, tambahnya, akan terus berada di belakang honorer K2 untuk memperjuangkan hak mereka menjadi CPNS. [jpnn]