GELORA.CO - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu menuntut pertanggungjawaban pihak Polda Bengkulu atas penembakan terhadap mahasiswa dalam sebuah unjuk rasa yang diadakan di depan Gedung DPRD Bengkulu, Selasa (18/9) kemarin.
Penembakan mengakibatkan seorang mahasiswa terluka di bagian kakinya. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan tindakan represif seperti pemukulan dan menginjak-injak sejumlah mahasiswa lainnya.
“Mahasiswa yang seharusnya mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu menyampaikan aspirasi masyarakat, seketika dibungkam dengan cara-cara yang tidak terpuji, yang di mana tindakan itu dilakukan oleh Kepolisian yang notabene adalah pelindung dan penganyom mayarakat,” demikian tertulis dalam siaran pers HMI Bengkulu yang diterima Aktual, Rabu (19/9).
HMI Bengkulu menyebut bahwa arogansi beberapa oknum polisi memanfaatkan kekuatan yang ada padanya dan mengenyampingkan prosedural pengawalan aksi demonstrasi, telah secara sepihak mengambil tindakan kekerasan dalam membubarkan masa demonstran.
Karenanya, HMI Cabang Bengkulu pun menyikapi hal ini dengan mengeluarkan tiga poin. “Pertama, menuntut aparat kepolisian untuk segera membebaskan kader HMI dan Alumni HMI yang ditahan karena aksi pada hari ini,” demikian bunyi tuntutan pertama.
Selanjutnya, HMI Cabang Bengkulu juga menuntut Kapolda Provinsi Bengkulu untuk bertanggung jawab penuh atas tindakan represif aparat kepolisian pada unjuk rasa tersebut.
Sedangkan pada poin ketiga, HMI Bengkulu menghimbau seluruh kadernya untuk segera mengkonsolidasikan diri dalam rangka menindaki aksi-aksi selanjutnya.
Sebagaimana diketahui, unjuk rasa yang diadakan HMI Bengkulu di depan kantor DPRD Bengkulu, Selasa (18/9) kemarin, merupakan bentuk protes terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang semakin terpuruk.
Aksi yang bertema ‘Raport Merah Pemerintahan’ itu menyusul beberapa unjuk rasa yang dilakukan di daerah lain. [akt]