GELORA.CO - Gaduh impor beras antara menteri kabinet kerja dan pejabat terkait menunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa mengendalikan anak buahnya.
Kegaduhan ini dilakukan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang di back up Menko Perekonomian Darmin Nasution berhadap-hadapan dengan penolakan oleh Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan data Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Disampaikan praktisi ekonomi Meithiana Indrasari, seharusnya presiden bisa mengonsolidasikan antar lembaga kementerian. Bagaimana mau mengendalikan harga beras beras jika presiden membiarkan kisruh terjadi.
"La iya tho, masak anak buahnya pada ribut sendiri. Secara manajerial, presiden yang harus bertanggungjawab atas gaduhnya kementerian,” kata Meithiana seperti dilansir Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (21/9).
Adanya ketidaksinkronan data antar kementerian sehingga memberikan wacana kebijakan yang berbeda-beda, disebabkan Mendag, Mentan, Bulog dan kadang BPS tidak memiliki neraca beras bersama. Gaduh soal perberasan akan selalu muncul dan menimbulkan syak wasangka.
"Seharusnya ada kata sepakat antara kementerian sehingga bisa dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi gaduh,” kata Wakil Rektor IV Universitas Dr Soetomo ini.
Meithiana juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang tidak tanggap dengan kondisi ekonomi saat ini.
"Ya, belum selesai masalah dolar AS naik, kini keputusan impor membuat gaduh lagi. Ini sangat meresahkan,” tutup Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. [rmol]