GELORA.CO - Hujan kritikan datang kepada pemerintahan Joko Widodo jelang penyelenggaraan annual meeting IMF-WB di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober mendatang. Selain menghabiskan banyak biaya dalam penyelenggaraan itu, kebijakan pemerintah juga dinilai sangat pro dengan IMF-WB.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Diskusi Publik bertajuk "Pembangunan Untuk Kepentingan Rakyat Vs Pembangunan Neoliberal IMF dan Bank Dunia" di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (28/9).
"Pendekatan kita ke IMF yang menganggap organisasi ini penting sebetulnya sudah ketinggalan zaman. Rezim sekarang ini pemikirannya sangat pro IMF dan World Bank yang sudah pasti tidak bisa mensejahterakan rakyat," ungkap Fadli.
Waketum Partai Gerindra itu lebih lanjut menyatakan, konsep IMF-WB yang mengacu pada Konsensus Washington memiliki konsep privatisasi, liberalisasi, perdagangan bebas dan lain-lain.
"Jelas ini adalah jauh dari amanat konstitusi Pasal 33 yang menyatakan bumi, air dan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," beber dia.
Hal ini justru mengakibatkan kegagalan dalam mengatasi krisis ekonomi di suatu negara. Contohnya seperti tahun 1998, ketika menjadi anggota IMF, Indonesia harus menjadi pasar bebas.
Masih, kata Fadli, model pembangunan yang biasa diinisiasi oleh World Bank cenderung dengan model kapitalisme.
"Model ini saya kira selalu merugikan kepentingan rakyat dan mementingkan kepentingan kapital," pungkasnya.
[rmol]